Pelaksanaan Perayaan Paskah BPN RI Tahun 2011

Paskah BPN RI ini dilaksanakan pada hari jumat tanggal 6 mey 2011, pada pukul 13.30 di aula prona lantai 7

Perayaan Paskah BPN RI tahun ini dilaksanakan berdasarkan SK Ketua Dewan Pengurus KORPRI No.42/KOPRI-BPN RI/X/2010, tentang pembentukan Panitia Pelaksana Perayaan Natal Bersama Tahun 2010 dan Perayaan Paskah Bersama tahun 2011, Perayaan Paskah kali ini diikuti oleh sekitar 100 orang Umat Kristiani Protestan dan Katolik Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan BPN RI, Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten beserta keluarga

Paskah bagi kehidupan umat kristiani bukanlah semata-mata perayaan besar yang royal, melainkan suatu kuasa yang dapat mengubahkan, jadi setiap kali kita merayakan Paskah harus ada yang berubah dalam kehidupan kita, paling tidak pertama-tama dirasakan oleh diri kita pribadi dan keluarga.

Ibadah Paskah bersama KORPRI BPN RI Tahun 2011 mengambil Tema Paskah PGI  2011 “Kebangkitan Kristus Memulihkan  Wajah Kemanusiaan “ ( Efesus 1 : 7 – 9 ) dan Sub Tema  “Melalui Darah dan Kebangkitan Kristus kita Peroleh Keselamatan Untuk Melayani dan Berdampak bagi Sesama “

dan didukung oleh Artis yang pada Perayaan Paskah kali ini yaitu Dewi Guna dan Rita AFI

Share Joy In This Small World

If we could shrink the earth’s population to a village of precisely 100 people, with all the existing human ratios remaining the same, it would look something like the following:There would be:
57 Asians
21 Europeans
14 from the Western Hemisphere, both north and south
8 Africans

52 would be female
48 would be male

70 would be non-white
30 would be white

70 would be non-Christian
30 would be Christian

89 would be heterosexual
11 would be homosexual

6 people would possess 59% of the entire world’s wealth

80 would live in substandard housing
70 would be unable to read
50 would suffer from malnutrition
1 would be near death; 1 would be near birth

1 (yes, only 1) would have a college education
1 would own a computer

When one considers our world from such a compressed perspective, the need for acceptance, understanding and education becomes glaringly apparent.

The following is also something to ponder…

If you woke up this morning with more health than illness… you are more blessed than the million who will not survive this week.

If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation… you are ahead of 500 million people in the world.

If you can attend a church meeting without fear of harassment, arrest, torture, or death… you are more blessed than three billion people in the world.

If you have food in the refrigerator, clothes on your back, a roof overhead and a place to sleep… you are richer than 75% of this world.

If you have money in the bank, in your wallet, and spare change in a dish someplace… you are among the top 8% of the world’s wealthy.

If your parents are still alive and still married… you are very rare, even in the United States and Canada.

If you can read this message, you just received a double blessing in that someone was thinking of you, and furthermore, you are more blessed than over two billion people in the world that cannot read at all.

Be happy with what you have in life and share as much joy as you can with others.

 (repost)

Aspek Pertanahan Dalam Menunjang Pewujudan Tata Ruang

ASPEK PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PEWUJUDAN TATA RUANG[1]

IWAN ISA[2]

 RTRW dan Pertanahan

Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu komponen ekosistim yang sangat strategis bagi kelangsungan kegiatan pembangunan. Sebagai komponen sumberdaya alam, ketersediaan tanah relatif tetap, kualitasnya bervariasi dan keberadaannya tidak mungkin dapat direlokasi.  Kenyataan  ini,  dihadapkan kepada kebutuhan akan tanah yang senantiasa meningkat karena pertambahan penduduk dan aktivitas pembangunan, pada akhirnya secara simultan akan  menimbulkan berbagai bentuk persaingan penggunaan dan penguasaan tanah.

Persaingan penggunaan tanah di satu sisi dapat menciptakan efisiensi pemanfaatan tanah yang akhirnya mengarah kepada terjadinya proses pergeseran  jenis-jenis penggunaan tanah dari pemanfaatan yang intensitasnya  rendah ke intensitas pemanfaatan yang tinggi sehingga lebih ekonomis.  Namun di sisi lain, hal ini  berpotensi melahirkan  konflik  kepentingan, yang di berbagai tempat, telah berkembang menjadi perselisihan yang sulit di atasi serta telah mengarah kepada timbulnya hal-hal yang mengancam kelangsungan jalannya pembangunan.  Demikian juga, persaingan ini  cendrung  merugikan pihak-pihak ekonomi lemah sehingga semakin  menjauh dari nilai – nilai keadilan dalam pembangunan. Padahal keadilan merupakan titik sentral dari  keberlanjutan pembangunan.  Selain itu, penggunaan tanah menjadi semakin tidak terkendali  sehingga memberikan beban tekanan yang berlebihan  terhadap daya dukung tanah yang selanjutnya berdampak kepada  penurunan kualitas lingkungan dengan cepat.

 

Penyelenggaraan penataan ruang, mulai dari proses penyusunan rencana, prosedur legalitas,  maupun produk  tata ruang itu sendiri  merupakan suatu perangkat  kebijaksanaaan, pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksana pembangunan dalam dimensi wilayah. Oleh karena itu, Penataan Ruang diharapkan mampu  mengakomasi dan menyelesaikan permasalahan – permasalahan  pertanahan tersebut di atas.  Tulisan ini membahas aspek-aspek pertanahan yang berkaitan dengan upaya pewujudan rencana tata ruang. Uraian juga mengkedapankan sejumlah permasalahan penataan ruang dari aspek pertanahan serta beberapa rekomendasi dalam skala operasional.

Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 (UUPA).  Pokok-pokok kebijakan pertanahan  tersebut antara lain adalah pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang berstatus sebagai bangsa Indonesia” dan ayat (2) yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional”. Agar pemanfaatannya dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat maka dalam pasal 2 ayat (1) digariskan bahwa “Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.  Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara memberikan wewenang untuk :

a.   Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.

b.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

c.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Terhadap azaz  “negara menguasai” tersebut, maka dalam hubungan antar negara dan masyarakat, kedudukan masyarakat tidak dapat di sub-ordinasikan di bawah negara, karena justeru negara menerima kuasa dari masyarakat untuk mengatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Kewenangan mengatur oleh negara pun dibatasi, baik oleh UUD maupun relevansinya dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Selanjutnya dalam pasal 14 UUPA dan penjelasannya disebutkan   bahwa ” untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita Bangsa dan Negara dalam bidang pertanahan perlu adanya rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan  bumi, air, dan ruang angkasa untuk pelbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara.”  Pemerintah membuat rencana umum persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Berdasarkan rencana umum yang dibuat Pemerintah (Pusat), pemerintah daerah kemudian dapat mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah diwilayahnya sesuai dengan kondisi  daerahnya masing-masing dengan Peraturan Daerah. Apabila dikaji lebih lanjut, maka UUPA memang telah  mengariskan bahwa kewenangan pemerintah dalam perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan sumberdaya  tanah dapat dilaksanakan oleh   daerah.

UUPA ini kemudian dijadikan sebagai salah satu landasan hukum dalam perumusan Undang-Undang  No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  Sejalan dengan hirarki perencanaan dalam Pasal 14 UUPA, maka dalam UU 24/1992  digariskan bahwa hirarki penyelengararan perencanaan tata ruang adalah bahwa Rencana Tata Ruang Nasional menjadi acuan bagi Rencana Tata Ruang Provinsi.   Selanjutnya, Rencana Rata Ruang Provinsi menjadi acuan bagi penyelenggaraan Rencana  Tata Ruang Kabupaten/kota.

Hirarki  kelembagaan perencanaan tata ruang yang berkembang di Indonesia tersebut dapat juga ditelusuri dari  perkembangan panjang konsep perencanaan wilayah di Indonesia yakni melalui suatu proses iteratif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis.  Berawal dari teori Walter Isard sebagai pelopor Ilmu Wilayah yang mengkaji terjadinya hubungan  sebab-akibat dari faktor-faktor utama pembentuk ruang wilayah, yakni faktor fisik, sosial-ekonomi, dan budaya. Kedua adalah Hirschmann (era 1950-an) yang memunculkan teori polarization effect dan trickling-down effect dengan argumen bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan (unbalanced development). Ketiga adalah Myrdal (era 1950-an) dengan teori yang menjelaskan hubungan antara wilayah maju dan wilayah belakangnya dengan menggunakan istilah backwash and spread effect. Keempat adalah Friedmann (era 1960-an) yang lebih menekankan pada pembentukan hirarki guna mempermudah pengembangan sistem pembangunan yang kemudian dikenal dengan teori pusat pertumbuhan. Terakhir adalah Douglass (era 70-an) yang memperkenalkan lahirnya model keterkaitan desa –kota(rural – urban linkages) dalam pengembangan wilayah.

Dalam perkembangannya di Indonesia  keberadaan landasan teori-teori wilayah diatas kemudian diperkaya oleh pemikiran sejumlah pakar nasional seperti  Sutami (era 1970-an) dengan gagasan bahwa pembangunan infrastruktur yang intensif untuk mendukung pemanfaatan potensi sumberdaya alam akan mampu mempercepat  pengembangan wilayah.  Poernomosidhi memberikan kontribusi lahirnya konsep hirarki kota-kota dan hirarki prasarana jalan melalui Orde Kota. Selanjutnya oleh Ruslan Diwiryo (era 1980-an) yang memperkenalkan konsep Pola dan Struktur ruang yang Kemudian menjadi inspirasi utama bagi lahirnya UU No.24/1992 tentang Penataan Ruang[3].

Pada periode 1980-an ini pula, lahir Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan (SNPP) sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduaan sitem kota-kota nasional yang efisien dalam konteks pengembangan wilayah nasional. Dalam perjalanannya SNPP ini  menjadi salah satu landasan pemikiran  dalam perumusan  PP 47 tahun 1998 tentang Perencanaan Tata Ruang Nasional (RTRWN).


[1]       Disampaikan dalam Rangka Pelatihan Penyelenggaraan penataan Ruang dam Pembangunan Daerah, Diklat Puspida_PU,Jakarta 13 – 18 Desember 2005

[2]       Kasubdit Perencanaan Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional.

[3]       Akil, Syarifuddin. (n.d). “Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang di Indonesia” Kuliah Terbuka Program Magister, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar .

(share ulang)

Nasintak na Sumunde

Nasintak na Sumunde

Ditullang so ra marbukbak

Ditumpa so ra maliklak

Ditallik so ra mabugang…

Partinju marulak

Parmudar na so ra tiris

Parjaha-jaha dibibir

Parpustaha ditolonan

Parpulugan digonting

Parraut na sohamajalan

Parhujur na so hatipulan

BATAK, HORAS – KORAS – KERAS !

(just Share)

Glosarium Batak :

Par – Yang mengenakan, yg mempunyai, dan atau menyatakan tempat

tolu bolit – tiga belit (tali/kain berbelit tiga warna kebesaran batak -merah, hitam, putih)

partolu bolit : Jawara Batak yg memiliki keahlian beladiri monsak tarlak, mo…nsak haliang bogas, strategi pengamanan pasar/keramaian dll)

Na sintak : tanggap, responsif

Na sumunde : lebih cepat bergerak

Na sintak na sumunde : Cepat merespon dalam menyelesaikan masalah, tantangan maupun undangan/ajakan lainnya

Batak dan Semangat “Dalihan Na Tolu”

Berawal dari kekaguman mengenai karakter bangsa jepang dan banyak negara lain, Jepang dengan semangat Bushidonya, India dengan Swadesinya, China dengan Taonya, Inggris dengan empirisismenya, Perancis dengan rasionalismenya, dsb.

sedangkan yang dari filsafat seperti di Inggris, dari sana akan filsafat tsb menjadi tinjauan/pedoman atas semua aspek kehidupan mereka lalu dari hasil aspek-aspek kehidupan itu timbullah hasil yang menjadi kebudayaan.

berbeda halnya dengan Pancasila yang merupakan sesuatu yang utopis bagi saya karena berusaha memasukkan segala ideologi yang ada, cenderung merupakan hasil kompromi politik ketimbang hasil pemikiran, kalaupun hasil pemikiran condong merupakan pemikiran segelintir kelompok, dan terlalu luas cakupan serta terlalu fleksibel hingga Pancasila ini selalu dipelintir oleh golongan-golongan tertentu.

kita sebagai bangsa yang mempunyai nilai adat-istiadat/budaya perlu membangun sistem filsafat yang sesuai dengan bangsa kita, sistem filsafat yang dapat dipergunakan dalam tatanan praktis serta bertujuan untuk karakterisasi generasi berikutnya. Sebuah sistem filsafat yang berasal dari budaya kita, budaya yang belum tercemar ajaran lutheran maupun ajaran sunni atau syiah, terlebuh lagi ajaran pragmatisme amerika. Kita mungkin dapat mencari kembali, meredefinisi kembali kebatakan kita.
Oleh Karena itu kita dapat memulai Kecintaan kita terhadap Budaya Batak kita dari “Dalihan Na Tolu” sebagai sistem kekerabatan kita.

untuk lebih jelas mengenai batak asal usul dan dalihan natolu silahkan klik linknya.

Horas…

Usia Dewasa Menurut Hukum Pertanahan

Rekan-rekan, pernahkah menemukan ketentuan umur dewasa dalam peraturan perundangan pertanahan? Dalam KUH Perdata dinyatakan bahwa umur dewasa untuk melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dikatakan 18 Tahun. Syarat membuat KTP berumur 17 Tahun atau sudah menikah (Undang-Undang Kewarganegaraan atau Kependudukan?). Untuk membuat SIM umur 17 tahun (Undang-undang Lalu Lintas?).
Namun UUPA dan peraturan pelaksanaannya tidak pernah secara eksplisit menyatakan berapakah umur dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum. Lantas, kita mau pegang peraturan yang mana?
Berikut ini Penjelasannya Mudah-mudahan berguna…

Istilah “kedewasaan” menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah “Pendewasaan”
menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa.Hukum membeda-bedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaansedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.

Menurut konsep Hukum Perdata

Pendewasaan ini ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata).

Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dilampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Pengadilan setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu saja sesuai dengan yang dimohonkan, misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata).

Hukum perdata memberikan pengecualian- pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Menurut konsep Hukum Pidana

Hukum pidana juga mengenal usia belum dewasa dan dewasa. Yang disebut umur dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah menikah. Hukum pidana anak dan acaranya berlaku hanya untuk mereka yang belum berumur 18 tahun, yang menurut hukum perdata belum dewasa. Yang berumur 17 tahun dan telah kawin tidak lagi termasuk hukum pidana anak, Sedangkan menurut KUHP secara jelas termuat dalam Pasal 45, yang berbunyi “Dalam menuntut orang yang belum cukup umur ( Minderjaring ) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun…….”
Disini jelas disebutkan bilamana ada seseorang yang belum umur 16 tahun dianggap belummampu bertanggung jawab. Dalam konteks tidak dapat melakukan perbuatan hukum

Menurut konsep Hukum Adat

Hukum adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu..
Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.
Cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

Menurut konsep Undang-undang R.I sekarang

Berdasarkan Undang-undang R.I yang berlaku hingga sekarang, pengertian belum dewasa dan dewasa belum ada pengertiannya. Yang ada baru UU perkawinan No. 1 tahun 1974, yang mengatur tentang:

1. izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);
2. umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);
3. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);
4. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).
5. Tetapi tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang disebut belum dewasa dan dewasa” dalam UU ini.

Semoga bermanfaat

UUPA = Hukum adat ( yang disaner ) + Hukum Perdata
Kita kembalikan lagi kepada 2 hukum tersebut yang menjadi tolak ukur UUPA
Seyogyanya para BPN selaku regulator membuat kepastian yang jelas mengenai usia dewasa dalam hal pendaftaran tanah
Terima kasih