Kajian Pertanahan di Wilayah Pemukiman Terapung (Rumah Pelantar)

TENTANG KAJIAN PERTANAHAN DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982,Indonesiamemiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal).Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional.

Karena secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.

Kondisi alam Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari  30% merupakan wilayah daratan dan 70% lainnya adalah wilayah perairan dengan tersebarnya ratusan pulau besar dan kecil dengan keindahan panorama alam setempat dan mengandung nilai budaya historis khususnya Kota Tanjungpinang yang terletak berbatasan dengan Negara Singapura dan Semenanjung Malaysia. Sehingga kepulauan Riau merupakan wilayah perairan, sebagian besar penduduk  sangat bergantung pada kehidupan perairan. Budaya hidup penduduk di daerah tersebut sudah diturunkan sejak zaman nenek moyang mereka. Dimana mereka tinggal dan beraktivitas di atas air, mulai dari rumah berada di atas air, mata pencaharian sebagai nelayan, dan aktivitas lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh kita, karena secara letak Indonesia memang sebagai Negara Kepulauan dimana wilayah pesisir mencapai 60% dari sekitar 300 Kabupaten di seluruh Indonesia. Keberadaan jumlah penduduk kepulauan Riau yang sebagain besar tinggal di atas air, menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional khususnya Direktorat WP3WT untuk mengkaji bagaimana mengatur P4T kawasan tersebut. Baca lebih lanjut

Langkah-langkah Penertiban Tanah Terlantar oleh BPN RI

Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak  oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Maksud dan Tujuan

Maksud penertiban tanah terlantar adalah :

1)           Penataan kembali P4T terhadap obyek hak dan dasar penguasaan atas tanah yang diterlantarkan (membangunkan aset tidur).

2)           Penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diterlantarkan, sehingga masuk dalam putaran politik dan ekonomi pertanahan.

3)           Mewujudkan tanah sebagai sumber kemakmuran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (setiap jengkal tanah utnuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat).

4)           Menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan.

5)           Tanah tidak sebagai sumber sengketa dan konflik.

Tujuannya adalah :

1)           Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

2)           Menciptakan lapangan kerja.

3)           Mengurangi kemiskinan.

4)           Meningkatkan ketahanan pangan dan energi.

5)           Penyediaan tanah untuk kepentingan strategis.

Obyek Penertiban

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, bahwa obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah yang dikuasai dengan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau yang telah mempunyai dasar penguasaan, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar adalah:

1)           Tanah hak milik atau HGB atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya,

2)           Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus atau belum berstatus barang milik negara/daerah yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Dalam pelaksanaannya, obyek penertiban tanah terindikasi terlantar diprioritaskan pada hak atas tanah skala besar yang dikuasai oleh perusahaan swasta nasional, yaitu HGU, HGB yang dikuasai oleh perusahaan pengembang (HGB induk), Hak Pakai dan ijin lokasi/SIPPT, dengan luasan :

- minimal 200 ha, untuk tanah pertanian;

- minimal 15 ha untuk tanah non pertanian.

Berikut ini adalah tulisan tentang

Langkah-langkah Penertiban Tanah Terlantar

1)      Inventarisasi Tanah Terindikasi Terlantar.

  1. Informasi tanah hak sekala besar terindikasi terlantar (HGU, HGB induk, Hak Pakai berjangka waktu), Hak Pengelolaan, dan Ijin Lokasi diperoleh dari hasil pemantauan lapangan oleh Kanwil BPN, Kantor Pertanahan, atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat atau dari laporan pemegang hak yang diwajibkan secara berkala.
  2. Hasil inventarisasi pada angka 1) meliputi data tekstual dan spasial, untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi oleh Kanwil BPN menjadi basis data tanah terindikasi terlantar.

2)      Identifikasi dan Penelitian.

a.  Kakanwil BPN menetapkan target tanah hak yang terindikasi terlantar,  dengan  mempertimbangkan lamanya tanah hak tersebut diterlantarkan  dan/atau luas bidang tanah yang terindikasi terlantar.

b.  Untuk mempercepat proses identifikasi dan penelitian,  Kepala Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar, meliputi:

1)  verifikasi terhadap data fisik dan data yuridis;

2)  mengecek buku tanah, warkah dan dokumen lainnya;

3)  meminta keterangan pemegang hak dan pihak lain yang terkait;

4)  melaksanakan pemeriksanaan fisik lapangan untuk menentukan letak batas penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan GPS hand-held;

5)  melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah;

6)  menyusun konsep (draft) laporan hasil identifikasi dan penelitian;

7)  menyusun konsep (draft) Berita Acara Panitia C;

8)  Kakanwil BPN memberitahukan secara tertulis kepada pemegang hak bahwa dalam waktu yang telah ditentukan akan dilaksanakan identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar;

9)  apabila pemegang hak tidak diketahui alamat dan domisilinya, maka pemberitahuan dilakukan melalui pengumuman di Kantor Pertanahan dan di lokasi, bahwa tanah tersebut sedang dilaksanakan identifikasi dan penelitian oleh Kanwil BPN;

c.    Proses penyiapan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang telah dilaksanakan identifikasi dan penelitian oleh Kakanwil BPN, diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kalender.

d.    Setelah proses tersebut dilaksanakan, Kakanwil BPN membentuk Panitia C, dan Sekretariat Panitia C, dengan susunan keanggotaan Panitia C, sebagai berikut :

Ketua             :  Kakanwil BPN.

Sekretaris       :  Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, merangkap anggota.

Anggota         :  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Dinas/Instansi Provinsi yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, Dinas/Instansi Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanahnya, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

e.     Panitia C melaksanakan sidang panitia dengan menggunakan bahan konsep (draft) laporan hasil identifikasi dan penelitian yang telah dilaksanakan Kanwil BPN, dan apabila diperlukan Panitia C dapat melakukan pengecekan lapang.

f.     Panitia C menyampaikan laporan akhir hasil identifikasi dan penelitian serta Berita Acara kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

3) Peringatan.

  1. Apabila berdasarkan hasil identifikasi dan penelitian dan saran pertimbangan Panitia C (Berita Acara Panitia C), disimpulkan terdapat tanah yang diterlantarkan, Kepala Kanwil BPN memberitahukan dan sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama, agar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pemegang hak telah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

b.  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan pertama,  setelah memperhatikan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada akhir peringatan pertama, Kakanwil BPN memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu sama dengan peringatan pertama.

c.  Apabila pemegang hak tidak melaksanakan peringatan kedua,  setelah memperhatikan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah pada akhir peringatan kedua, Kakanwil BPN memberikan peringatan tertulis ketiga yang merupakan peringatan terakhir dengan jangka waktu sama dengan peringatan kedua.

d.  Pada setiap peringatan disebutkan tindakan konkret yang harus dilakukan pemegang hak dan sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pemegang tidak melaksanakannya.

e.  Dalam masa peringatan (pertama, kedua, dan ketiga) pemegang hak wajib melaporkan kemajuan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara berkala setiap 2 (dua) mingguan kepada Kakanwil BPN dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, dan dilakukan pemantauan dan evaluasi lapangan oleh Kanwil BPN pada setiap akhir peringatan.

4)      Penetapan Tanah Terlantar

  1. Apabila pada akhir peringatan ketiga, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi, masih terdapat tanah yang diterlantarkan (berarti pemegang hak tidak mematuhi peringatan tersebut),  maka Kepala Kanwil BPN mengusulkan kepada Kepala BPN RI agar bidang tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.
  2. Yang dimaksud tidak mematuhi peringatan, adalah apabila :
    1. seluruh bidang tanah hak tidak digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
    2. sebagian tanah belum diusahakan sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    3. sebagian tanah digunakan tidak sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    4. seluruh tanah telah digunakan tetapi tidak sesuai dengan SK hak atau dasar penguasaan tanah;
    5. tanah dasar panguasaan telah digunakan tetapi belum mengajukan permohonan hak, dan/atau
      1. tidak ada tindak-lanjut penyelesaian pembangunan.

c.            Penetapan tanah terlantar dengan memperhatikan luas tanah terlantar terhadap tanah hak/dasar penguasaan, dilakukan pengelompokan berdasarkan persentasenya sebagai berikut:

1)     seluruh hamparan tanah hak/dasar penguasaan terlantar atau 100% diterlantarkan;

2)     sebagian besar terlantar, dengan kisaran > 25% – < 100%  diterlantarkan, dan

3)     sebagian kecil terlantar, dengan kisaran ≤ 25 % diterlantarkan.

d.    Tanah yang telah diusulkan sebagai tanah terlantar dinyatakan dalam kondisi status quo sampai terbitnya penetapan tanah terlantar.

e.     Atas usulan Kepala Kanwil BPN, Kepala BPN RI menerbitkan Keputusan Penetapan Tanah Terlantar, sekaligus memuat hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukum dan menegaskan tanahnya dikuasai langsung oleh negara.

f.     Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak.

g.    Apabila tanah terlantar tersebut dibebani hak tanggungan, maka hak tanggungan tersebut juga menjadi hapus dengan hapusnya hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Akan tetapi hapusnya hak tanggungan tersebut tidak menghapus perjanjian kredit atau utang piutang yang terjadi antara kreditur dengan debitur, karena hubungan hukum tersebut bersifat keperdataan.

h.    Terhadap pemegang hak yang hanya menterlantarkan tanahnya sebagian, dan pemegang hak mengajukan permohonan hak baru atau revisi atas luas bidang tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan, maka setelah hak atas tanahnya yang baru terbit, pemegang hak dapat melakukan pembebanan hak tanggungan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

5) Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk:

  1. kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta;
  2. cadangan negara lainnya.

4.       Penutup

Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan salah satu kebijakan pertanahan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

PERKABAN No 3 Tahun 2011, Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Untuk menangani permasalahan Kasus-kasus pertanahan yang tejadi di BPN yang susah dilaksanakan, Kepala BPN mengeluarkan peraturan ini, peraturan ini dikeluarkan karena banyak kasus kasus pertanahan yang tidak dapat diselesaikan oleh BPN, sebagai contoh ada masalah pertanahan yang pelapornya masih gadis namun pada samapai saat ini ketika dia sudah menjadi nenek-nenek dan mempunyai cucu, masalah pertanahan yang dia laporkan masih juga belum selesai

Peraturan ini berisi,

1. Standar Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan

2. Jenis-jenis Infomasi Kasus Pertanahan

3. Format Daftar Isian Pengelolaan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

4. Keputusan BPN RI yang paling akhir dalam penyelesaian kasus pertanahan atau penyelesaian perbedaan pendapat antara pejabat BPN RI

5. Tata cara Pembatalan Sertipikat oleh BPN

6. Bantuan dan Perlindungan Hukum terhadap Aparatur BPN (keluarga besar BPN RI)

Klik link ini untuk mendownload dan melihat lengkap isi dari PERKABAN no 3 Tahun 2011

perkaban pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan final

Lampiran Perkaban 3 Tahun 2011

Moratorium Hutan sebuah Tantangan dalam Penyusunan Kebijaksanaan Pertanahan

Oleh : Sarman P.Sagala, SE   198601172009121001


1. PENDAHULUAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK (BPN RI) Sebagai lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengurus semua masalah pertanahan selain hutan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan kewenangan sering kali lembaga ini mengalami permasalahan dengan kawasan-kawasan yang dijadikan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan yang diclaim merupakan sebuah aset. Sehingga, kerap kali kawasan-kawasan hutan yang ada dalam database Kementerian Kehutanan, diterbitkan sertipikatnya oleh BPN, hal ini terjadi karena kurangnya kordinasi antar lembaga ini juga bisa terjadi karena belum teringrasinya peta-pea dasar yang dimiliki BPN dan Kehutanan, sehingga proses penentuan kawasan hutan dan kawasan non hutan akan menjadi permasalahan yang selalu menjadi topik di dua kelembagaan ini.

Moratorium Hutan di Indonesia

Terlepas dari permasalahan mengenai zona hutan dan hutan yang telah dikemukakan diatas, ada kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan di awal tahun 2011 mengenai penggunaan kawasan hutan  yang mau tidak mau akan berdampak terhadap lembaga ini (BPN RI)
kebijakan iniadalah pemberlakuan Moratorium Hutan atau yang sering terkenal sebagai kebijakan penghentian penebangan/pengelolaan hutan kebijakan ini secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak yang besar terhadap pengelolaan pertanahan yang ada di Indonesia. Dan menjadi sebuah permasalahan yang harus dapat diakomodir oleh BPN RI, menjadi kebijakan yang mempunyai nilai-nilai strategis yang dapat dijalankan guna mewujudkan tanah sebagai sumber keadilan dan kesejahteraan rakyat.

2. MORATORIUM HUTAN.

Pada tahun ini kebijakan yang menjadi pembicaraan hangat diawal tahun adala kebijakan “Moratorium Hutan”, Moratorium adalah Kebijakan penghentian sementara seluruh aktifitas penebangan hutan dalam jangka waktu tertentu adalah kebijakan pemerintah SBY yang mulai dilaksanakan pada tahun 2011 ini dilaksanakan selama 2 (dua) tahun, kebijakan ini merupakan implementasi dari implemantasi strategi Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reduce Emissions from Deforestation and Forest Degradationn – REDD). Dalam kesepakatan (Letter of Intent – LoI) antara pemerintah Indonesia dengan Norwegia yang ditandatangani dalam Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan di Oslo, Norwegia pada tanggal 26 Mei 2010. moratorium hutan tersebut, Indonesia berkomitmen akan melakukan moratorium konversi hutan dan lahan gambut selama dua tahun yang akan dimulai pada awal 2011. Sebagai konsekuensinya, Indonesia akan medapatkan dana hibah sebesar 1 miliar dolar dari pemerintah Norwegia. Kebjakan moratorium yang telah disepakati ini akan menelurkan sebuah Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penundaan Pelayanan dan Penerbitan Ijin Baru pada Hutan Primer dan Sekunder, serta Lahan Gambut pada Kawasan Hutan dan Area Penggunaan Lain (APL),  implikasi nyata dari berlakunya Inpres ini adalah selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam moratorium tersebut maka Pemerintah tidak akan mengeluarkan izin baru penebangan hutan alam dan gambut.

3. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI.

Sebagai lembaga satu-satunya lembaga yang mengurusi masalah-masalah pertanahan diluar kawasan hutan, BPN menjadi lembaga yang strategis dalam mengatur penggunaan, penguasaan dan pemilikan lahan, mengatur hak tanah, pengukuran dan pendaftaran hak tanah dan tugas-tugas pertanahan lainnya. Kebijakan Moratorium ini dapat berjalan jika melewati tahap-tahap seperti gambar berikut

Gambar Analisis Efektifitas Pelaksanaan Moratorium

Tahapan dalam Pelaksanaan Moratorium

Sumber : Aideenvironment Journal, 2009

Moratorium akan dapat berjalan sesuai dengan fungsi-fungsinya jika melewati berbagai tahap seperti yang digambarkan diatas, tahap pertama adalah adanya intervensi dari pemerintah berupa dikeluarkannya kebijakan pelarangan penggunaan kawasan hutan, yang akan diketahui hasilnya dari kebijakan tersebut namun program ini tidak akan sukses jika tidak dapat dipecahkannya akibat atau dampak yang kemudian akan kembali dievaluasi untuk keberlanjutan program ini dibagian pemecahan dampak-dampak yang ditimbulkan inilah BPN RI mempunyai peranan yang strategis untuk menetukan suksesnya pelaksanaan moratorium yang dilaksanakan adapun dampak-dampak terhadap dari kebijakan ini terhadap BPN adalah sebagai berikut :

    1. Penggunaan tanah oleh sektor Usaha merupakan konsumen utama dalam pengunaan kawasan hutan, dimana hutan sebagai sumber produksi dalam menjalankan usahanya akan mengalihkan penggunaan produksinya dari kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, sebagai contoh sebelum dilaksanakannya kebijaksanaan moratorium ini perkebuanan kelapa sawit banyak memakai kawasan hutan-hutan produksi yang dibuka berdasarkan izin dari Kementerian Kehutahanan dan setelah diberi izin dikeluarkan HPL atau HGU-nnya untuk ekspansi usahanya dalam pembukaan kebun-kebun baru. Namun setelah kebijakan ini pembukaan kebun-kebun baru dialihkan ke tanah-tanah yang bukan kawasan hutan.

 

  • Adanya larangan penggunaan kawasan hutan juga dapat berakibat terhadap makin timpangnya penguasaan tanah yang ada ini dikarenakan,tanah-tanah yang semula tidak kurang bernilai strategis yang memiliki ukuran luas akan banyak diminati oleh pemilik modal sehingga mereka akan melakukan upaya untuk menguasai tanah-tanah tersebut agar dapat dimanfaatkan sebagai akibat dari larangan penggunaan kawasan hutan.

 

 

  • Adanya larangan pada kebijakan ini juga berdampak terhadap perubahan komposisi tenaga kerja yang bekerja disektor tersebut, jika dijelaskan tenaga kerja di sektor kehutanan akan beralih pekerjaan ke sektor lain karena adanya pelarangan ini. Peralihan ini tentunya juga akan berdampak terhadap penggunaan tanah yang akan digunakan untuk lapangan kerja oleh pekerja-pekerja tersebut.

 

 

  • berubahnya arah pembangunan  yang sebelum dikeluarkannya kebijaakan ini mudah mendapatkan tanah-tanah yang dikuasai negara secara langsung dikawasan hutan akan bergerak ke luar kawasan hutan

 

 

  • meningkatnya nilai tanah yang akan berkolerasi positif terhadap meningkatnya konflik pertanahan

 


6. PERAN STRATEGIS BPN RI.

Dalam sambutannya pada RAKERNAS BPN tahun 2011 yang baru selesai dilaksanakan, Bapak Kepala BPN RI Joyo Winoto, Ph.D menyinggung permasalahan ini dimana Moratorium Hutan mempunyai implikasi terhadap kewenangan BPN RI dimana pertanahan akan menjadi sumber daya alam yang dikejar oleh semua orang, tentunya ini menjadikan BPN RI sebagai satu-satunya lembaga yang mengurus masalah Pertanahan, akan memiliki nilai strategis. Sehingga lebaga ini harus dapat menangkap peluang yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan Moratorium.

Peluang-peluang yang dimaksud bisa saja dimanfaatkan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPN RI atau memasukkannya kedalam Kegiatan yang telah berjalan, pentingnya memaknai perubahan yang terjadi dikarenakan BPN akan langsung merasakan pekerjaan yang akan bertambah karena para stakeholder yang terkena kebijakan ini akan mengalihkan keberlanjutan kegiatannya ke daerah yang bukan objek kebijakan Moratorium disini BPN selaku pemegang Kewenangan mengenai masalah pertanahan diluar non hutan harus dapat memastikan ketersediaan tanah tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Memang sebelum kebijakan ada BPN RI juga melaksanakan kewenangan ini, namun dengan kebijakan ini intensitas kegiatan akan semakin besar, sehingga jika tidak kita waspadai penumpukan permasalah-permasalahan seperti ini akan menghambat pencapaian kinerja yang telah ditargetkan apalagi tantangan tahun ini akan lebih berat karena pencapaian kinerja tersebut harus dapat dilaksanakan dengan pencapaian yang tidak disclaimer oleh BPK.

Tentunya tidak hanya kegiatan ketersediaan tanah bagi para stakeholder yang harus diwaspadai, pemastian hak-hak rakyat kecil juga tidak boleh dikesampingkan seperti adanya tanah untuk petani yang belum mempunyai tanah, pelaksanaan moratorium hutan yang berdampak tererhadap penguasaan tanah-tanha negara, dalam kasus pelaksanaan tanah terlantar bisa terjadi tanah-tanah negara yang terlantar akan dikuasai oleh pemilik modal yang mengalihkan kegiatannya dari hutan, sementara BPN RI yang memaknai tanah terlantar agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat akan terkendala dengan masalah ini karena tanah-tanah harus dibagikan untuk keadilan dan kemakmuran rakyat namun di sisi lain penyediaan tanah terhadap kegiatan kegiatan pemilik modal juga harus dipastikan ketersediaannya agar pembangunan ekonomi tidak terganggu disinilah peran BPN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang harus dapat memastikan pemilikan tanah yang ada dapat semakin menyebar, semakin banyak yang memiliki, semakin banyak menguasai, dan tidak terjadi sebaliknya terjadi rekonsentrasi tanah ke satu pihak sebagai akibat dari adanya izin lokasi pembebasan tanah/pengadaan tanah.

Perlu dicermati oleh BPN RI harus ada kordinasi yang baik antara stakeholder yang berkepentingan terutama kordinasi dengan Pemerintah Daerah agar ketersediaan tanah dapat terakomodasi dengan baik. sehingga BPN RI harus sadar bahwa kebijakan-kebijakan yang ada tidak boleh berpihak kepada pemilik modal karena jika terjadi maka pemilik modal akan semakin kaya dan rakyat akan semakin menderita dan tidak dapat terlepas dari rantai kemiskinan padahal tujuan pemerintah adalah dengan meningkat secara signifikan taraf hidup masyarakat menengah kebawah yang jumlahnya lebih banyak, bahkan lebih besar dibandingkan pemilik modal yang hanya sedikit sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dicapai dan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat seperti yang dicita-citakan oleh lembaga ini dapat terwujud.

Dampak lainnya yang juga harus menjadi perhatian adalah hilang/berkurangnya lapangan pekerjaan yang ada di sektor kehutanan sebagai akibat dari dikeluarkannya kebijakan moratorium hutan jika tidak dipecahkan secara cerdik ini akan menambah hal ini akan menambah secara pasti jumlah pengangguran yang ada sehingga harus BPN harus memastikan produk-produk yang dikeluarkannnya dapat digunakan oleh pekerja-pekerja ini untuk membuka lapangan kerja baru, atau perusahaan-perusahaan yang ada dapat diberikan stimulus pengembangan kegiatannya berdasarkan peta-peta tematik yang menggambarkan kondisi tanah yang bagus digunakan sebagai tempat usaha.

Selain itu agar dapat mengantisipasi kebijakan ini BPN juga perlu mengadakan penelitian yang intensif bersama-sama dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan moratorium yang telah diberlakukan di negara lain sehingga arah dari penanggulangan potensi masalah terjadi, dapat dilakukan dengan tepat dan efisien, adapun mengenai ringkasan singkat dari penggunaan moratorium dan larangan penebangan hutan (logging ban) diberbagai negara seperti Negara Thailand, China dan Papua Nugini adalah sebagai berikut :

-          Thailand (1988)

Menyusul banjir besar dan tanah longsor akibat penebangan hutan, Thailand menerapkan larangan penebangan kayu di hutan-hutan negara (Hutan Publik). Permintaan larangan penebangan kayu diminta oleh organisasi petani Thailand dan kelompok lingkungan selama bertahun-tahun. Larangan penebangan tersebut masih berlangsung hingga kini.

-          Cina (1998)

Setelah puluhan tahun mengalami bencana, Cina melarang penebangan 80 persen kawasan hutannya yang tersisa. Keputusan ini dikeluarkan menyusul terjadinya banjir besar di kawasan dataran rendah di sekitar Sungai Kuning dan Sungai Yang Tse. Banjir tersebut meminta korban ratusan juwa dan sementara itu jutaan rumah musnah dihantam banjir, dengan kerugian ekonomi diperkirakan lebih dari 10 miliar dollar. Larangan penebangan berdampak pada sekitar 1 juta pekerja kehutanan. Separuh diantaranya kemudian dipekerjakan pada proyek-proyek penananam pohon (umumnya menggunakan pohon-pohon asli untuk memulihkan lahan hutan yang mengalami degradasi). Sementara itu, seperempat diantaranya menjadi penjaga hutan yang terlibat di dalam perlindungan dan pemulihan kawasan hutan-hutan asli.

Pemerintah Cina mengakui bahwa keputusan itu akan mengakibatkan langkah mundur terhadap tujuan mereka menjadi swasembada kayu. Kebutuhan kayu bagi industri perkayuan Cina ditutupi dengan impor dari luar negeri. namun yang terjadi adalah Industri perkayuan Cina justru meningkat selama dilaksanakannya moratorium pembalakan kayu.

-          Papua Nugini (1999)

Papua Nugini menetapkan moratorium terhadap pemberian ijin baru HPH, akibat masalah-masalah sosial dan lingkungan yang muncul akibat penebangan pohon oleh HPH-HPH. Sebuah kajian dilakukan pemerintah saat ini untuk mencari pelanggaran yang terjadi pada HPH yang beroperasi dan terhadap usulan HPH baru. Pemberian HPH baru ditunda sampai rekomendasi atas kajian dapat diselesaikan.

Dari ringkasan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan di tiga negara dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijaksanaan itu lahir dari dari adanya masalah iklim yang terjadi yang dapat terjadi karena eksploitasi hutan, dan berakibat terhadap bencana, atau kondisi alam, sehingga tersebutnya kebijakan ini, dan dari ditujukan untuk meredam kerusakan yang terjadi pada hutan indonesia, terlepas dari itu kebijakan ini juga tidak harus mengorbankan kepentingan peningkatan ekonomi dari sektor kehutanan karena pada tahun ini yang diharapkan dari sektor ini sebesar 7,9 persen dari Produk Domestik Bruto, tentunya harapan ini harus dapat dikembangkan dari sektor-sektor lain dimana BPN berperan penting untuk mewujudkannya dalan bentuk ketersediaan tanah, tanpa mengorbankan tanah masyarakat oleh karena itu harus ada kebijaksanaan dan kordinasi nyata antar instansi terkait yang dilakukan agar dapat meredam dampak-dampak yang terjadi dari kebijakan ini.

7. PENUTUP

Moratorium Hutan adalah kebijaksanaan yang ditujukan ke kawasan hutan berupa pelarangan konversi/pembukaan Hutan Primer dan Lahan Gambut  pada tahun 2011, yang merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini BPN RI tidak boleh hanya memandang bahwa kebijakan ini hanya mempunyai dampak terhadap lembaga itu saj.

BPN RI juga harus mengetahui bahwa kebijakan tersebut terkait langsung dengan kewenangan BPN RI karena berakibat yang ditimbulkan berpengaruh terhadap tanah-tanah diluar kawasan hutan yang merupakan wewenang BPN RI, oleh karena itu BPN RI harus dapat mengkordinasikan akibat-akibat yang ditimbulkan tersebut terhadap kebijakan yang diambil selain itu BPN RI harus dapat terus berbenah terhadap kebijakan-kebijakannya karena dengan terus berbenah inilah BPN RI bisa mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.

8. REFERENSI

-          _____________ ,“Moratorium Agenda Mendesak (Saatnya Audit Lingkungan)” ESILO Media Aspirasi Rakyat Februari 2011, http://www.ymp.or.id/esilo.

-       _____________ ,“SAMBUTAN KEPALA BPN RI, pada pembukaan RAKERNAS BPN RI Jakarta, 7 Februari 2011”, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Februari 2011.

-       Arifin Bustanul, “Skenario Moratorium Hutan dan Industri Sawit Indonesia” InterCAFE-IPB, 25 September 2010

-          Montfort Joost van, How Effective Are Moratoria? An Analysis Of The Key Variables Of Success”, Aideenvironment Journal, 29 Mei 2009.

-          Waty Iril Pamadhana, “Moratorium, Alih Fungsi Hutan”, Asia Calling,  2 Oktober 2009, http://www.asiacalling.kbr68h.com.

-          http://www.KOMPAS.com

-          http://www.REPUBLIKA.CO.ID

-          http://www antaranews.com

-          Harian Ekonomi Neraca

Lampiran Peraturan Kepala BPN No 2 Tahun 2011

Wah berhubung udah banyak yang minta lampiran dari Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 ini, di tulisan-tulisan yang kemarin berikut saya kasih deh lampiran dari PERKABAN tersebut.

PKABAN 2-2011 Lampiran II.b Tata Laksana PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.c Peta

PKABAN 2-2011 Lampiran II.a Tata Laksana PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.a Peta

PKABAN 2-2011 LAMPIRAN I Pedoman PTP

PKABAN 2-2011 Lampiran II.b Peta

PKABAN 2-2011 Lampiran II.c Tata Laksana PTP

Maaf ya baru saya Upload Thanks..

Salam Tanah Untuk Rakyat

(klik link ini )

Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011

Perbandingan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 1993 dan Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2011
Tentang
  
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Kewenangan Pendaftaran Tanah

OLEH SUHENDRA, SH
JAKARTA 28 FEBRUARI 2011
PERKABAN NO. 1 TAHUN 2011

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

    Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² ( 2 Ha )
-          Hak Milik atas Tanah Non Pertanian yang luasnya tidak boleh lebih dari 2000 M²

  • Hak Guna Bangunan

-          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 1000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 5000 M²
-          Untuk semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah HPL

  • Hak Pakai

-          Untuk orang perseorangan atas tanah Pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah Pertanian luas tanahnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2000 M²
-          Semua pemberian Hak Pakai HPL

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah perseorangan tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Hak Milik atas Tanah Badan Hukum Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M²
-          Hak Milik atas Tanah non pertanian luasnya lebih dari 5.000 M²

  • Hak Guna Usaha

-          Pemberian Hak Guna Usaha tidak lebih dari 1.000.000 M²

  • Hak Guna Bangunan

-          Untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M² dan tidak lebih dari 5.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah yang luasnya lebih dari 1000 M², dan tidak lebih dari 75.000 M²

  • Hak Pakai

-          Untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 20.000 M²
-          Untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 5000 M²
-          Untuk Badan Hukum atas tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 M², dan tidak lebih dari 25.000 M²
-          Semua pemberian Hak Pakai atas tanah HPL


PERKABAN SEBELUMNYA NO. 3 TAHUN 1999

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Kab/Kota

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas Tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Milik atas Tanah non Pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M², kecuali tanah bekas Hak Guna Usaha

  • Hak Guna Bangunan

-          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M² kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha
-          Semua pemberian HGB atas HPL

  • Hak Pakai

-          Hak Pakai atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Pakai atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 2.000 m²
-          Semua pemberian HP atas HPL

  • Sedangkan untuk HAk Guna Usaha tidak ada

~       Kewenangan Kantor Pertanahan Wilayah

  • Hak Milik

-          Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha
-          Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 5.000 M²
-          Kecuali yang kewenangan pemberiannya di limpahkan kepada kakantah

  • Hak Guna Bangunan

-          Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M², kecuali kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada kakantah

  • Hak Pakai

-          Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha
-          Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M²

  • Hak Guna Usaha

-          Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha

Catatan :

-          Perkaban No. 3 Tahun 1999 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan pembatalan keputusan  pemberian pembatalan HAT Negara

-          Perkaban No. 1 Tahun 2011 mengatur pelimpahan kewenangan pemberian HAT dan kegiatan pendaftaran tanah tertentu

untuk mendapatkan Peraturan No 1 Kepala BPN Tahun 2011 klik link dibawah ini….

PERKABAN 1 Thn 2011