Penjelasan Singkat Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Penjelasan Peraturan Kepala BPN  No 5 Tahun 2011

tentang Tata Cara Pendayagunaan  Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Berdasarkan PP No 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan tanah terlantar, sebagai tindak lanjut dari peraturan itu maka dikeluarkan oleh BPN Peraturan Kepala BPN yang baru, PERKABAN 5 2011 yang ditujukan sebagai pedoman dalam melakukan Penerbitan Tanah Terlantar yang dilaksanakan oleh Jajaran BPN di seluruh Indonesia. Peraturan ini berisi tentang :

  1. Pembentukan sebuah unit kerja yang diberi nama Tim Nasional yang mempunyai tupoksi membantu Kepala BPN RI untuk mengurus dan mengelola TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara), TCUN ini adalah tanah negara bekas tanah terlantar yang sudah masuk dalam database Tim.
  2. Tata Cara Pendayagunaan TCUN yang meliputi:
    1. Ketersediaan TCUN
    2. Kepastian objek TCUN
    3. Pengamanan TCUN
    4. Pengaturan dan Peruntukan TCUN
    5. Basis Data yang dipakai
    6. Pengawasan dan Pengendalian TCUN
    7. Pelaporan
    8. dan Biaya
    9. Lampiran yang diperlukan untuk mengelola TCUn (6 lampiran)

Tanah Cadangan Umum Nasional (TCUN) adalah tanah Negara bekas Tanah terlantar yang telah ditetapkan  berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar, TCUN ini dikelola oleh Tim Nasional yang dibentuk oleh Kepala BPN RI, Adapun syarat-syarat dari PengelolaanTCUN ini adalah ;

-          Tidak dalam Objek sengketa (baik sengketa fisik ataupun sengketa yuridis)

-          Telah diamankan kondisi tanahnya baik itu secara administrasi maupun fisik setelah tanah itu dinyatakan terlantar (kewajiban pemeliharaan ini ada pada Kepala Kantor Pertanahan).

-          Tanah dialokasikan secara nasional

-          Kesesuaian tanah daya dukung wilayah yang tidak bertentangan dengan RTRW

-          TCUN hanya dikelola berdasarkan pertimbangan Tim Nasional yang dibentuk oleh Kepala BPN RI

-          Peruntukan TCUN ini tidak boleh untuk Bekas Pemegang hak tanah yang lalu atau yang mempunyai hubungan hukum dengannnya.

berikut link Peraturannya silahkan sedot gan :D

Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2011

About these ads

4 thoughts on “Penjelasan Singkat Peraturan Kepala BPN No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

  1. Kami mau tanya sekaligus menginformasikan niat kami mengganti nama pemilik tanah lewat PPAT- yang bertempat di JL.MT.Haryono No.166 Ungaran Atas nama notaris RUSDIYANTO,SH. yang sejak april 2010 s/d januari 2012 belum terlaksana padahal data yg diminta sudah masuk juga uang jasa dan beaya pembuatannya.Pertanyaanya apakah ini berkaitan dengan peraturan baru tsb, atau tdk karena ini terus terang sangat janggal, kami khawatir klo terjadi penyelewengan atas akta tanah yang sudah kami lampirkan utk pergantian tsb. mohon penjelasanya dari yang lebih tahu tentang penggantian nama kepemilikan tanah. terima kasih.

  2. Hhmmm…Kena " Batu "nya sekarang….Pegawai BPN Kabupaten Semarang Tertangkap karena melakukan Pemerasan atau Gratifikasi…..!!!Tertangkapnya pelaku Pemerasan yang dilakukan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang adalah Prestasi menonjol Penyidik Tipikor Polres Semarang dan patut diangkat Topi setinggi tinginya . Tertangkapnya pelaku berdasarkan laporan pemohon yang merasa diperlakukan tidak sebagaimana mestinya oleh Tersangka. Tersangka adalah seorang Pegawai Negri Sipil BPN yang bernama MUJIONO yang beralamat di Lodoyong kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semaranmg. telah ditahan dan dimasukan ke sel tahanan Polres Semarang sejak tanggal 9 Maret 2012 dengan SP.HAN/83/III/2012/RESKRIM . Barang Bukti : – 1 Lembar Kwitansi sebesar Rp. 11.000.000 – 1 Lembar bukti setoran Bank BRI sebesar Rp. 50.000.000.- 1 Lembar bukti setoran Bank BRI sebesar Rp. 30.000.000.- 1 Lembar bukti Kwitansi sebesar Rp. Rp. 20.000.000.Tersangka saat ini ditahan di Sat Reskrim Polres Semarang berikut barang bukti telah disita guna kepentingan PENYIDIKAN. tersangka M ditahan di Polres kabupaten Semarang. Ia dijerat dengan Pasal 12 B ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP."Berdasar pasal tersebut, tersangka diancam dengan hukuman paling cepat 4 tahun penjara serta paling lama hukuman penjara seumur hidup," ….!!! ada lainnya gak tuh…??? Masak dilakukan sendiri.Sudah sepantasnya Penyidik melakukan Pengembangan penyidikan berdasarkan keterangan yang dituangkan dalam BAP oleh Tersangka. Atasan Tersangka yang bernama Ibu Sriyanti achmad wajib diperiksa karena namanya disebut dengan jelas oleh MUJIONO yang menyatakan bahwa Mujiono hanya menjalankan Perintah Ibu Yanti yang menjabat sebagai atasan langsung Mujiono . Penyidik Polres harus transparan dalam menanganni perkara tsb dan jangan ada yang ditutup tutupi sehingga pengguna jasa BPN tidak merasa dibohongi oleh ulah oknum BPN yang suka melakukan perbuatan Pemerasan , Gratifikasi dan Pungli. siapapun yang Terlibat harus di Hukum. sudah waktunya BPN kabupaten Semarang melayani masyarakat dengan penuh pengabdian dan rasa tanggung jawab. bukannya malah membebanni masyarakat…!!!

  3. Risdianto SH sekarang ini sdh berstatus Tersangka….baik di Polres Semarang maupun Polda Jawa Tengah….bila mbak Dewi merasa di Rugikan sebaiknya melaporkan aja Permasalahan tsb ke yang Berwajib. Trmksh, Salam.

Terimakasih telah memberikan komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s