Kajian Pertanahan di Wilayah Pemukiman Terapung (Rumah Pelantar)

TENTANG KAJIAN PERTANAHAN DI WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki ± 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982,Indonesiamemiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km2. Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait seluas 2,7 km2 pada perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal).Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover pengembangan wilayah nasional.

Karena secara historis menunjukan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya.

Kondisi alam Propinsi Kepulauan Riau terdiri dari  30% merupakan wilayah daratan dan 70% lainnya adalah wilayah perairan dengan tersebarnya ratusan pulau besar dan kecil dengan keindahan panorama alam setempat dan mengandung nilai budaya historis khususnya Kota Tanjungpinang yang terletak berbatasan dengan Negara Singapura dan Semenanjung Malaysia. Sehingga kepulauan Riau merupakan wilayah perairan, sebagian besar penduduk  sangat bergantung pada kehidupan perairan. Budaya hidup penduduk di daerah tersebut sudah diturunkan sejak zaman nenek moyang mereka. Dimana mereka tinggal dan beraktivitas di atas air, mulai dari rumah berada di atas air, mata pencaharian sebagai nelayan, dan aktivitas lainnya. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh kita, karena secara letak Indonesia memang sebagai Negara Kepulauan dimana wilayah pesisir mencapai 60% dari sekitar 300 Kabupaten di seluruh Indonesia. Keberadaan jumlah penduduk kepulauan Riau yang sebagain besar tinggal di atas air, menjadi perhatian Badan Pertanahan Nasional khususnya Direktorat WP3WT untuk mengkaji bagaimana mengatur P4T kawasan tersebut.

Ada ketidakjelasan menyangkut lintas sektoral dalam pengaturan kawasan tersebut. Apabila kawasan tersebut dikaji dari pemanfaatan sumberdaya tanah atau menuntut penggunaan dan pemanfaatan tanah, maka kebijakan yang harus dijadikan pijakan adalah peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan. Jika penguasaan tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan kawasan hutan bakau maka kebijakan dan peraturan kementrian kehutanan yang diterapkan. Jika penguasaan tersebut dimaksudkan untuk memanfaatkan tambang maka peraturan pertambangan yang diterapkan. Begitu pula apabila penguasaan dimaksud untuk memanfaatkan perairan pesisirnya maka ketentuan tentang Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) sebagai pijakannya.

Kajian Pertanahan di Wilayah perairan pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang ada di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai pengaruh terhadap Pengembangan Ekonomi wilayah Perairan di Kota Tanjungpinang, Kajian ini dapat dilakukan dalam  rangka mendorong pengembangan wilayah setempat, kajian ini sangat cocok dilakukan karena sesuai dengan karakteristik Kota Tanjungpinang sebagai kota tepi pantai. Kajian ini akan mengamati bagaimana Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah akan memicu/menimbulkan efek ganda terhadap sektor sektor ekonomi. Aktivitas ini akan mengkaji peranan P4T terhadap pengembangan sektor ekonomi yang menjadi basis ekonomi (economic base) di daerah perairan pemukiman pesisir yang  menimbulkan multiplier efek  bagi   pengembangan wilayah Jika dikaitkan dengan karakteristik wilayah yang dimiliki, keterkaitan pencapaian (akses), waktu perjalanan serta  ketersediaan akomodasi sangat diperlukan. Dengan demikian upaya pengembangan Sektor Ekonomi berdasarkan Kajian P4T yang diperoleh dapat berada    dalam    suatu   kerangka    yang terpadu,   sehingga   diperoleh   nilai   tambah   dari   setiap   sektor   dalam   wilayah   tersebut. Antar    sektor ekonomi    yang   satu  dengan    yang   lain  saling  melengkapi     dan   memberi    peluang (choice)     yang   lebih   banyak    bagi   Pengembangan Kota Tanjungpinang yang berada di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil

  1. PERSOALAN
  1. Persoalan yang dihadapi adalah bagaimana Pemerintah dalam hal ini BPN (Dir.WP3WT) akan mengatur pola P4T kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. Permasalahan yang dihadapi adalah:  belum adanya peraturan yang mengatur secara legal terhadap pemukiman penduduk yang tinggal di daerah perairan.
  2. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi kawasan pesisir Kota Tanjungpinang terutama kawasan pemukiman diatas air yang ada dikota Tanjungpinang, hal ini juga terkait dari belum adanya pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Hak kepemilikan Pemukiman diatas air yang dapat diberikan oleh Pemerintah.
  3. Bagaimanakah pola kepemilikan dan penguasaan tanah terhadap Alas Hak Pemukiman yang dimiliki di wilayah Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang
  4. Di Pemukiman ini tidak adanya mengenai penetapan batas bidang Tanah
  5. Berkurangnya Wilayah perairan yang dapat digunakan lingkup Pemanfaatan Wilayah Perairan
  6. Sampah RT yang berasal dari Pemukiman dapat menyebabkan pencemaran Ekosistem Perairan/Laut yang berdekatan yang juga dapat yang berimbas pada buruknya kesehatan masyarakat
  7. Menutup peluang untuk terjadinya switcing sector
  8. tidak tertatanya Pemukiman yang ada karena banyak tumbuh slum area yang tidak sesuai dengan RTRW kota yang ada
  9. Agar pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, termasuk dunia usaha.
  10. Wilayah pulau – pulau kecil dan termasuk wilayah perairan pada umumnya digunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk kegiatan kepentingan pengelolaan. Dengan kebijakan pemerintah pula pemanfaatan kawasan tersebut dilegalkan dengan dilekatkan hak pakai khusus pada instansi pemerintah. Walaupun masih ada hokum ulayat/adat dari masyarakat yang mendiami pulau – pulau kecil dan wilayah perairan tersebut, termasuk masyarakat Tanjungpinang namun pemerintah tetap menghargai keberadaan hukum tersebut selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
  11. Dalam penangan masalah penggunaan dan pemanfaatan kawasan perairan di Tanjungpinang memerlukan kerjasama yang tertuang dalam kerja lintas sektoral dan juga memerlukan partisipasi pihak ketiga yaitu badan usaha.

 

  1. PRA ANGGAPAN
  1. Masyarakat yang tinggal di Pemukiman Atas air sudah cukup lama tinggal didaerah tersebut, menetap secara turun temurun.  sebelum diberlakukannya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA). Mereka juga memiliki keengganan untuk pindah dari lingkungannya turun temurun
  2. Kondisi tersebut dimungkinkan mayarakat belum mempunyai sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum
  3. Untuk menentukan berhak tidaknya masyarakat mempunyai sertipikat maka perlu di kaji melalui pendekatan pada aspek penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (P4T).
  4. Pemukiman yang ada dikotaini memiliki karakteristik Ekonomi Lemah hal ini dapat dilihat dari tempat tinggal mereka yang terlihat kumuh, hal ini karena tidak adanya kepemilikan hak yang dimiliki oleh masyarakat.
  5. Belum adanya perhatian dari Pemerintah setempat yang ada terhadap pemanfaatan yang ada hal ini terlihat dari belum adanya pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di pemukiman tersebut.
  6. Penataan Pemukiman tersebut dapat dilakukan agar Pemukiman yang ada sesuai dengan RTRW yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, penataan ini juga harus memperhatikan pengembanagn pemukiman yang ada, agar penataan yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru
  7. Dalam pengaturan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut terdapat ketentuan adanya perizinan dengan bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sementara dalam hal pengelolaan tanah di kawasan pantai dan juga di pulaupulau kecil dapat juga diberikan hak atas tanah oleh Instansi Badan Pertanahan Nasional. Sementara secara faktual penguasaan tanah di tempat tersebut dilakukan oleh berbagai pihak baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat setempat dengan penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan seperti untuk pemukiman penduduk, pelabuhan dengan segala sarana dan prasarananya, usaha industri dengan infrastukturnya, usaha perikanan dan kelautan, usaha pariwisata dan usaha lainlainnya, sehingga perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pola pemilikan tanah dan penggunaan tanahnya serta perlindungan hukum atas pemilikan tanah di Kota Tanjungpinang.
  1. FAKTA YANG MEMPENGARUHI

Adapun Fakta-fakta yang mempengaruhi dalam Kajian ini adalah :

  1. Masyarakat Tanjungpinang telah hidup turun temurun dalam kawasan perairan, sehingga keberadaan mereka harus diakui dan terintegrasi dalam satu bagian masyarakatIndonesia.
  2. Masyarakat Tanjungpinang merupakan salah satu ciri khas kebudayaan Negara karena keunikan sosiokultur yang melekat pada masyarakat tersebut.
  3. Dengan mempertimbangkan faktor pertahanan keamanan dan kedaulatan Negara maka kehidupan masyarakat Tanjungpinang dianggap penting untuk memperjelas pendudukan suatu wilayah sehingga keberadaan wilayah tersebut tetap diakui sebagai wilayah kedaulatan bangsaIndonesiaoleh Negara lain.
  4. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk memperjelas status kepemilikan hak atas tanah masyarakat Tanjungpinang maka dipandang perlu untuk mengeluarkan kebijakan tentang status tersebut dengan mempertimbangkan faktor – faktor yang bisa mempengaruhi penatagunaan tanah dan faktor teknis lainnya dimasa yang akan datang.
  5. Rusaknya ekosistem yang ada diakibatkan oleh pencemaran yang dihasilkan dari limbah rumah tangga yang ada di kawasan tersebut. disamping itu rusaknya biota laut akibat ulah masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan perairan.

Namun jika kita telusuri lagi Pada Pemukiman di atas air seperti yang ada di Kota Tanjungpinang terjadi  kondisi dilematis dan tidak berkepastian karena mengenai Hak Pemukiman diatas air belum ada ketentuan Hukum yang mengatur alas hak-nya maka aturan hukum yang harus diperhatikan adalah  :

  1. UUPA secara eksplisit memberikan dasar pengaturan terhadap pemberian Hak atas tanah disemua ruang daratan termasuk yang ada di pulau kecil ataupun yang ada di wilayah pesisir. Bahkan UUPA ini, meskipun tidak secara tuntas, memberikan dasar pengaturan dalam penguasaan dan penggunaan semua sumberdaya alam atau agraria, di dalamnya terdapat ketentuan pokok atau asas-asas hukum yang berlaku bagi semua sumberdaya alam. Namun dalam aspek tertentu UUPA membedakan antara pengaturan permukaan bumi yang disebut “tanah” dengan sumberdaya alam lain seperti air, tambang, hutan dan kekayaan alam lainnya. Diantara aspek yang ketentuan pokok atau asas hukumnya ditentukan secara berbeda adalah sifat hubungan hukum antara subyek (orang) dengan tanah dan dengan sumberdaya alam lainnya.
  2. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua UU ini berkedudukan sebagai induk dan payung hukum bagi undang-undang sektoral lain yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
  3. Dengan mencermati ketentuan UU No 32 tahun 2009 dan UU No 26 Tahun 2007 serta PP No.26 tahun 2008, terdapat dasar pertimbangan yang harus diadopsi dalam pengaturan pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu: pertama, Pengaturan itu harus menjadi bagian dari instrument pencipta dan penjaga pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan; kedua, Pengaturan itu harus tetap menyediakan ruang atas tanah dalam luasan tertentu di wilayah pantai dan pulau kecil yang berfungsi sebagai kawasan lindung; ketiga, kawasan lindung di wilayah pesisir dan pulau kecil sesuai dengan ketentuan pasal 52 PP No 26 Tahun 2008.
  4. Kawasan Pemukiman ini jika mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992  Tentang  Perumahan Dan Permukiman yang menjelaskan bahwa Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan jadi pemukiman yang mengapung di atas air  ini dapat digolongkan menjadi pemukiman dan  pemukiman, sehingga bukanlah sebuah alasan jika Pemerintah tidak dapat memberikan alas hak kepada pemukiman tersebut karena wilayah itu mempunyai karakteristik seperti yang diberikan UU ini.
  5. Wilayah Pemukiman diatas air merupakan wilayah yang memiliki karakteristik pemukiman yang unik yang tidak setiap daerah memilikinya, pemukiman ini telah lama ada diwilayah perairan Kota Tanjungpinang mereka menetap diwilayah ini bukan karena tidak adanya tanah kosong yang ada di pulau-pulau sekitar Kota Tanjungpinang melainkan disebabkan kebiasaan mereka yang telah turun temurun tidak bisa tinggal didaratan mereka merasa kehidupan dan dapat menjalankan roda perkonomian yang dijalankan jika mereka lebih dekat dengan Laut.
  1. DISKUSI

Jika mengkaji aspek tersebut kita bisa memahami latar belakang penguasaan tanah dengan melakukan pengkajian P4T

a)     Penguasaan

Pemerintah Daerah meninjau lokasi pemukiman masyarakat bersama kementerian terkait dan mengkaji RTRW serta mencari titik temu yang dapat menguatkan pada aspek penguasaan atas tanah oleh masyarakat. Hal ini mengingat kondisi masyarakat yang telah hidup menetap secara turun temurun didalam satu wilayah perairan menjadi kajian bersama lintas sektoral. masyarakat tentunya memerlukan pemahaman tentang legalitas formil penguasaan bangunan atau pemukiman yang berada diatas tanahnya.

Badan Pertanahan Nasional sebelum menerbitkan sertipikat harus melihat aspek hukum maupun sosial budaya masyarakat setempat. pengkajian hukum mengenai bisa tidaknya diterbitkan sertipikat, hak apa yang kemudian dilekatkan diatas tanah mereka, serta dampak hukum dari diterbitkannya sertipikat tersebut. Inilah yang kemudian harus dikaji. Sebelum mengeluarkan kebijakan tersebut tentunya harus bersifat sejalan dengan peraturan sektoral lainnya yang saling berhubungan dan memerlukan kajian dengan melibatkan lintas sektoral antar kementerian. disamping itu juga harus ditelaah tentang status tanah tersebut apakah tanah yg diatas perairan itu merupakan tanah Negara, tanah swasta, atau dimiliki masyarakat.

Tanah yang ditempati oleh masyarakat Tanjungpinang khususnya yang bermukim diwilayah perairan pada umumnya merupakan tanah Negara sesuai dengan UUPA pasal 1 ayat (2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Maksud dari UUPA  tentang ruang tersebut diperjelas oleh UU No 26 Tahun 2007 pasal 1 baik itu ruang darat, ruang laut, dan ruang udara bahkan ruang didalam bumi dan ditegaskan lagi oleh UUPA Pasal 2 ayat (1) atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Namun, untuk menjamin kepastian hukum adat yang berlaku dimasyarakat hal itu pula diatur dalam UUPA. menurut pasal 3 UUPA Negara tetap mengakui hak ulayat yang ada dimasyarakat sepanjang menurut kenyataannya masih ada. tinjauan tersebut tentunya merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh semua pihak. walaupun pada saat ini belum ada UU yang mengatur tentang boleh tidaknya masyarakat menguasai dan memiliki tanah diatas perairan.

Masyarakat yang menempati wilayah perairan tinggal dan menetap selama puluhan tahun sebelumIndonesiamerdeka. Bahkan sebelum diterbitkannya UUPA.

Masyarakat yang menempati wilayah perairan sebagian besar pekerjaannya disekitar perairan. sehingga  Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah serta Kementerian terkait harus mengkaji apakah layak masyarakat tersebut menerima haknya dalam artian diterbitkan sertipikatnya . atau mempertimbangkan opsi lain yaitu relokasi  masyarakat tersebut ke wilayah pantai untuk mempermudah penataan kawasan. itu membutuhkan kajian yang komprehensif dari seluruh pihak yang terkait. Karena dengan merelokasi masyarakat secara sadar kita juga mencabut seluruh kesempatan masyarakat untuk bekerja karena sebagian masyarakat tersebut menggantungkan hidupnya diwilayah perairan.

b)     Pemilikan

Sebagai salah satu lembaga yang diamanahkan mengatur petanahan di negara ini, Badan Pertanahan Nasional mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengatasi masalah pertanahan. aspek yang kedua yang harus dikaji adalah masalah pemilikan.

Keberadaan masyarakat Tanjungpinang tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, karena keberadaan masyarakat tersebut yang mendiami wilayah perairan sulit diberikan status hak atas tanah. Pertimbangan tersebut didasari oleh adanya peraturan sektoral yang masih mengikat yaitu UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 32 bahwa ”dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah dapat :

  1. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan/atau
  2. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Disamping itupula Kawasan pesisir pantai maupun pantai itu sendiri dalam penataan ruang ditempatkan sebagai “public area”. Oleh sebab itu kawasan tersebut harus terbuka bagi siapapun untuk memasuki dan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada didalamnya, sehingga kawasan tersebut tidak bisa dilekatkan hak atas tanah apalagi status hak milik.

Dalam kaitannya dengan Undang – Undang Pokok Agraria pengakuan atas jaminan kepastian hukum mengenai pemberian hak atas tanah diwilayah perairan belum diatur maka penafsiran tentang pasal 9 ayat(2) UUPA masih bersifat tanah diatas permukaan bumi sehingga jika masyarakat yang tinggal dipermukiman perairan memerlukan pengakuan atas hak apa yang harus mereka terima, maka perlu di perjelas dalam peraturan pemerintah atau peraturan yang sejenis dengan itu. oleh karena masalah tersebut masih menjadi bahan kajian lintas sektoral maka belum bisa dipastikan tentang kepastian hukum masyarakat Tanjungpinang.

c)     Penggunaan

Masyarakat wilayah perairan pada umumnya bermukim dan membentuk populasi yang kemudian menjadi sebuah desa/pemukiman. banyaknya masyarakat menggunakan dan memanfaatkan wilayah perairan untuk mengambil manfaat dari semua sumberdaya perairan. Pemerintah daerah dan kementerian terkait harus memikirkan nasib masyarakat yang mendiami wilayah perairan tersebut. kehidupan masyarakat tersebut akan menjadi masalah yang serius dikemudian hari, bukan hanya pemerintah daerah akan tetapi menjadi masalah nasional. Karena jika dibiarkan mereka akan menjadi salah satu percontohan bagi daerah lainnya. butuh kajian yang intensif atas penggunaan tanah perairan oleh masyarakat Tanjungpinang karena masyarakat telah mendirikan permukiman diwilayah perairan dan sampai saat ini belum ada UU yang mengatur tentang penggunaan kawasan perairan untuk menjadi wilayah permukiman.

Disatu sisi pemerintah hanya mengatur Kebijakan yang ada menurut pasal 6 PP No 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah yang mengatur tentang kebijakan penatagunaan tanah yaitu” kebijakan penatagunaan tanah ulayat harus sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

d)     Pemanfaatan

Masyarakat yang hidup dalam wilayah perairan tersebut dalam aktifitas kesehariannya menggunakan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Sebagai tempat tinggal kawasan tersebut juga merupakan area yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup mereka. namun masyarakat dalam menikmati hasil dari sumberdaya perairan tersebut harus tetap menjaga dan melestarikannya dengan tidak merusak wilayah perairan tersebut. Menurut PP 16 tahun 2004 pasal (14) : Dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah, pemegang hak atas tanah wajib mengikuti persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

PP 16 tahun 2004 tersebut mengamanahkan bahwa dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut tidak melampaui atau merusak tanah dan kawasan tersebut. oleh karena kawasan tersebut merupakan kawasan pemukiman maka sudah seharusnya di kaji kelayakannya, apakah masyarakat tersebut tetap diperbolehkan mendiami wilayah tersebut atau dicarikan suatu solusi yang memenuhi harapan dari masyarakat itu sendiri. Karena disatu sisi jika masyarakat diperbolehkan mendiami wilayah perairan tersebut dan laju pertumbuhan penduduk dikawasan itu makin tidak terkendali, maka menjadi suatu masalah serius dikemudian hari.

Masyarakat selama hanya memanfaatkan hasil sumberdaya perairan dan diperbolehkan selama tetap menjaga kelestarian maupun keseimbangan ekosistem yang ada wilayah tersebut.

Analisis Peranggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya

Kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (sumber daya agraria) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 4 ayat (2), seperti dijelaskan dijelaskan bahwa terdapat dua kelompok tanah yang dapat dilekati dengan hak atas tanah. Pasal 1 ayat (4) “dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air”. Pasal 1 ayat (5) “ dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayahIndonesia”. Pasal 2 UUPA juga mengatur bahwa “bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara”. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di atasnya, pengertian air adalah perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, sedang pengertian ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan di atas perairan. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) “hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah (permukan bumi) yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah, dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. Pasal 4 UUPA menjelaskan bahwa atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan maupun badan hukum (subyek hak). Hak-hak atas tanah tersebut memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dan dalam batas-batas menurut ketentuan peraturan perundangan.

Dengan kata lain mengalokasikan kekuasaan hak atas tanah oleh negara kepada orang atau badan hukum yang dilakukan secara terukur supaya dapat digunakan bagi kelangsungan hidup setiap orang secara bersama-sama. Oleh karena itu secara konsepsional, seluruh permukaan bumi (tanah) yang ada di seluruh wilayah Indonesia, sejatinya dapat dimiliki dan diberikan hak-hak atas tanah kepada setiap warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang berada di kepulauan atau merupakan pulau atau juga pulau-pulau kecil yang ada di seantero nusantara. Namun dalam tataran operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak dapat diberikan untuk seluruh permukaan bumi di seluruh Indonesia, karena sejak tahun 1967 terjadi perceraian beberapa sektor dari yang semula diatur dalam UUPA, yakni ketika diterbitkan beberapa undang-undang yang bersifat sektoral.

Kota Tanjungpinang yang terletak di Kepulauan Riau merupakan salah satu bentuk pemukiman dan kehidupan masyarakat pesisir di Indonesia (masyarakat adat). Keberadaan mereka sudah cukup lama, mungkin sebelum Indonesia merdeka pola kehidupan yang bergantung pada perairan sudah terbentuk. Untuk memperkuat dan memajukan daerah tersebut maka perlu adanya kebijakan pertanahan yang tepat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Apabila dikaitkan dengan UUPA, UU pertanahan serta PP yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dikaitkan hubungan sebagai berikut:

-         Hubungan secara tersirat UUPA dengan pemberian Hak atas tanah bagi rakyat yang hidup di wilayah perairan.

-         Menerbitkan peraturan yang mengatur penataan P4T dikawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

-         Memberikan Hak Atas Tanah kepada penduduk yang bermukim di atas perairan, Hak Atas Tanah yang diberikan bukan seperti yang tertuang di UUPA (bukan Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai).

-         Hak yang diberikan hampir serupa dengan hak yang diberikan pada Hak Atas Rumah Susun.

  1. Hambatan

-         Wilayah perairan dan pulau-pulau pesisir merupakan wilayah yang komplek, peraturan yang mengatur terkadang berbenturan dengan peraturan yang lain.

-         Pemukiman yang berada di atas perairan sangat rentan terhadap bencana dan bahaya (misal: gelombang pasang, gelombang tsunami, gempa bumi, dsb).

-         Pemukiman ini kebanyakan terdiri dari pemukiman semi permanen, yang terlihat kumuh yang kebersihan dan kesehatan masyarakatnya tidak terjamin

  1. Keuntungan

-         Rakyat mempunyai hak dan kepastian hukum terhadap pemukiman yang mereka tempati.

-         Kehidupan masyarakat lebih tertata dan diharapkan kehidupan akan lebih maju.

-         Dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

-         Dapat mengoptimalisasi keberadaan ruang perairan.

  1. Kerugian

-         Apabila masyarakat tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan maka akan terjadi kerusakan lingkungan.

-         Apabila penduduk tidak tertata dengan baik maka terjadi pemukiman yang kumuh dan tidak teratur.

-         Terjadinya perluasan pemukiman yang semakin melebar dan perebutan daerah permukaan perairan karena adanya pemberian Hak.

-         Terjadinya konflik antar penduduk dan masyarakat yang memasang patok-patok di perairan.

  1. Pemecahan atau cara bertindak yang mungkin dilakukan

-         Sebelum dilakukan pemberian hak perlu adanya pembatasan dan inventarisasi rumah-rumah apung/rumah pelantar.

-         Untuk mendapatkan hak tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dan perjanjian dimana tempat tersebut misalnya: tidak boleh diperjualbelikan dan hanya digunakan sebagai pemukiman.

-         Perlu koordinasi dengan instansi, kementrian lain serta pemda setempat untuk memutuskan keputusan tersebut.

-         Dalam pelaksanaan harus tetap memperhatikan UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

-         Perlu adanya pemantauan dan evaluasi terhadap keputusan tersebut.

 

  1. 5.      KESIMPULAN

Sesuai dengan amanat UUPA 1960 secara tersirat bahwa tanah dibawah perairan dapat dilekati suatu hak. Dalam menentukan Hak Atas tanah di kawasan tersebut harus tetap memperhatikan UU no 26 tahun 2007 tentang tata Ruang dan PP 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah Nasional, sehingga terjadi kesinambungan dan keselarasan dalam peraturan tersebut.

Pemberian Hak Atas Tanah bagi pemukiman juga diharapkan dapat memajukan sistem perekonomian dan kepastian hak terhadap penduduk setempat.

Oleh karena itu dalam mengelola pemukiman ini ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan :

a)   Untuk menerbitkan hak atas tanah pada wilayah perairan Tanjungpinang harus memenuhi kriteria penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) maka dipandang perlu untuk mencari kesesuaian dengan P4T diatas.

b)   Karena dari aspek P4T diatas saling bertolak belakang/tumpang tindih dalam hal peraturan sektoral maka dianggap belum bisa diterbitkan hak atas tanah.

c)    Perlunya regulasi yang mengatur tentang penatagunaan tanah khususnya kawasan perairan yang dijadikan permukiman oleh masyarakat Tanjungpinang khususnya dan masyarakatIndonesiapada umumnya dengan tetap memperhatikan faktor sosiokultur masyarakat setempat.

d)   Regulasi yang dibuat harus melibatkan lintas sektoral dan tetap mengacu pada RTRW pemerintah daerah Tanjungpinang.

e)   Karena sumber hukum pertanahan di Negara ini adalah Undang – Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut (UUPA) belum mengatur secara detail dan terperinci maka di pandang perlu untuk segera menerbitkan Undang – Undang atau Peraturan Pemerintah untuk adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Tanjungpinang.

f)      Perlunya penataan ruang yang berkaitan dengan RTRW khususnya kawasan perairan Tanjungpinang untuk menemukan sebuah solusi yang konkrit dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

g)   Perlunya pengkajian yang lebih dalam mengenai dampak dari pemberian hak atas tanah bagi masyarakat Tanjungpinang.

h)    Kebijakan atas pemberian hak atas tanah dipandang akan berpengaruh pada tatanan hukum juga akan berpengaruh dalam tatanan sosiokultur masyarakat lainnya di Indonesia. karena hasil dari kebijakan tersebut adalah suatu produk hukum maka perlu ekstra hati – hati untuk mengeluarkan kebijakan tersebut.

i)     Untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Tanjungpinang maka sudah selayaknya dipikirkan tentang nasib masyarakat tersebut jika kebijakan pemerintah tidak menerbitkan hak atas tanah bagi masyarakat Tanjungpinang.

About these ads

Terimakasih telah memberikan komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s