Penjelasan Singkat PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (PERKABAN NO. 2 TAHUN 2011) Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi Dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

terdiri dari 13 pasal sebagai pelaksana dari :

  • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan,
  • Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

(Pasal 1) Pertimbangan Teknis Pertanahan  :

  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi , sebagai dasar Penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah;
  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.
  • (Pasal 2) Menjadi persyaratan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi atau Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
  • (Pasal 3 ) Ketentuan Pertimbangan Teknis Pertanahan harus   :
    a.Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
    b.Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
    c.Memenuhi azas keberlanjutan;
    d.Memperhatikan azas keadilan; dan
    e.Memenuhi ketentuan peraturan perundangan.
  • (Pasal 4) Merupakan penjelasan dari Ketentuan Pertimbangan Teknis Pertanahan , terlampir pada Lampiran I PERKABAN  NO 2 Tahun 2011
  • (Pasal 5, ayat 1) Pertimbangan Teknis Pertanahan , meliputi :
  1. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;
  2. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;
  3. Memenuhi azas keberlanjutan;
  4. Memperhatikan azas keadilan; dan
  5. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan.

a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan

b. Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.

  • (Pasal 5, ayat 2) Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan , terlampir pada Lampiran II PERKABAN  NO 2 Tahun 2011

Lampiran Tentang : TATA LAKSANA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN LOKASI, PENETAPAN LOKASI, DAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH

lampiran ini terdiri dari tiga bagian yang masing masing bagian meliputi :

A. Tahapan Penyusunan dan Penerbitan

B. Format Pertimbangan Teknis Pertanahan

  1. A. Tahapan Penyusunan dan Penerbitan

1)      Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan

2)      Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan

3)      Peninjauan Lapangan

4)      Proses Penelitian, Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan

5)      Penyerahan Pertimbangan Teknis Pertanahan

  1. B. Format Pertimbangan Teknis Pertanahan, meliputi :

1)      Formulir Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan .

2)      Formulir Berita Acara Peninjauan Lapang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

3)      Formulir Berita Acara Rapat Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.

4)      Formulir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan.

5)      Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan (Peta ini terdiri dari Peta Petunjuk Letak Lokasi, Peta Penggunaan Tanah, Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah, Peta Kemampuan Tanah, Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah, Peta Ketersediaan Tanah, Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan)

  • (Pasal 6 ) Merupakan penjelasan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan  yang berisi tentang :
    a.Persetujuan atau Penolakan terhadap objek yang diajukan oleh Pemohon
    b.Ketentuan dan Syarat-syarat Persetujuan terhadap objek yang diajukan oleh Pemohon
  • (Pasal 7 ) Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan paling sedikit terdiri dari :Petunjuk Letak Lokasi; Penggunaan Tanah; Gambaran Umum Penguasaan Tanah;  Kemampuan Tanah; Kesesuaian Penggunaan Tanah; Ketersediaan Tanah; danPertimbangan Teknis Pertanahan.
  • (Pasal 8 ) Penyusunan risalah dan peta-peta sebagaimana dimaksud diperlukan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan :
    a.Pengumpulan data dan informasi di lapangan;
    b.Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan
    c.Data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber lainnya yang diperlukan.
  • (Pasal 9, ayat 1 ) Penyusunan dan penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan.
  • (Pasal 9, ayat 2 )
    a.Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI;
    b.Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Kakanwil; dan
    c.Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kakantah.
  • (Pasal 9, ayat 3 ) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  1. Persetujuan atau Penolakan terhadap objek yang diajukan oleh Pemohon
  2. Ketentuan dan Syarat-syarat Persetujuan terhadap objek yang diajukan oleh Pemohon
  1. Petunjuk Letak Lokasi;
  2. Penggunaan Tanah;
  3. Gambaran Umum Penguasaan Tanah;
  4. Kemampuan Tanah;
  5. Kesesuaian Penggunaan Tanah;
  6. Ketersediaan Tanah; dan
  7. Pertimbangan Teknis Pertanahan.
  1. Pengumpulan data dan informasi di lapangan;
  2. Neraca Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota/Provinsi/Nasional; dan
  3. Data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber lainnya yang diperlukan.
  1. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nasional, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI;
  2. Pertimbangan Teknis Pertanahan lintas wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi, yang ditetapkan dengan Kakanwil; dan
  3. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Keputusan Kakantah.

(a) Penanggungjawab : Kepala BPN; (b) Ketua merangkap anggota : Deputi III (c) Sekretaris merangkap anggota : Direktur Penatagunaan Tanah; dan (d) Anggota : Unsur teknis di lingkungan BPNRI

  • (Pasal 9, ayat 4) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: (a) Penanggungjawab : Kakanwil BPN (b) Ketua merangkap anggota : Kabid Pengaturan dan Penataan Pertanahan; (c) Sekretaris merangkap anggota : Kasi Penatagunaan Tanah; dan (d) Anggota : Unsur teknis di lingkungan Kanwil.
  • (Pasal 9, ayat 5) Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : (a) Penanggungjawab : Kakantah BPN; (b) Ketua merangkap anggota : Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; (c) Sekretaris merangkap anggota : Kasubsi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu; dan (d) Anggota : Unsur teknis di lingkungan Kantah.
  • (Pasal 9, ayat 6) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh petugas sekretariat dan petugas lapangan yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan luas dan jenis kegiatan yang dimohon.
  • (Pasal 9, ayat 7) Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran.
  • (Pasal 10) Persyaratan permohonan dan jangka waktu penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dilaksanakan sesuai dengan PERKABAN NO 1 TAHUN 2010
  • (Pasal 11, ayat 1) Pembinaan dan monitoring terhadap Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah diselenggarakan oleh:
    a.Kepala BPN RI untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
    b.Kakanwil BPN untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
    c.Kakantah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
  • (Pasal 11, ayat 2) Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Izin Lokasi dilaksanakan dengan memperhatikan:
    a.Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
    b.Ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.
  • (Pasal 11, ayat 3) Hasil pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dalam Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam PP 38 Tahun 2007, Lampiran I sub bidang 1 angka 3 huruf h.
  • (Pasal 11, ayat 4) Pembatalan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala BPN RI atas usulan:
  1. Kepala BPN RI untuk tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  2. Kakanwil BPN untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
  3. Kakantah untuk tingkat Kabupaten/Kota.
  1. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan
  2. Ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

a. Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan Kakanwil BPN; dan

b. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan Kakantah.

  • (Pasal 12) Biaya Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.
  • (Pasal 13) Penutup.

 

download Peraturannya disini PKABAN 2-2011 PERTIMBANGAN TEKNIS FINAL

About these ads

19 thoughts on “Penjelasan Singkat PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 2011

  1. Komeng berkata:

    Jadi intinya Pertimbangan Teknis Pertanahan dikirimkan terlebih dahulu ke BPN untuk kemudian dibuatkan rekomendasi ke Bupati? Dengan demikian surat permohonan Izin Lokasi mesti disampaikan kepada Bupati setelah PTP ini terbit atau sebelum diterbitkan sudah dapat diajukan ke Bupati?

    • sarmanpsagala berkata:

      iya pak, kalo PTP diajukan sebelum pengajuan izin lokasi ke PEMDA oleh Pihak yang akan mengurus izin lokasi baru PTP dijadikan satu dengan berkas permohonan izin lokasi

  2. ardiansyah berkata:

    Pak, PP 15 2010 tentang Penyelenggaraan Penataru, semua perizinan pemanfaatan ruang adalah kewenangan daerah. ada gak yang bertentangan dengan peraturan ini??? Harusnya dibenerin dulu neh…. Izin lokasi tetap diajukan ke PEMDA… untuk PTP ya memang KaPeN yang ngurus (harusnya menjadi salah satu unsur dalam Tim Perizinan).
    Sekarang yang punya kewenangan untuk pemanfaatan penggunaan tanah jadi kacau ketambahan nih peraturan…

    • sarmanpsagala berkata:

      tidak ada pertentangan antara PP 15 2010 dengan PERKABAN 2 2011 karena, dalam pembuatan RTRW, BPN juga menjadi anggota. sehingga untuk PTP yang dikeluarkan oleh BPN akan memperhatikan RTRW yang dikeluarkan oleh Pemda… hal ini juga mengacu pada PP 15 2010 thanks :)

  3. Yth Bapak sarmanpsagala. Apakah Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan
    Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota masih tetap berlaku… Jika iya, mohon saya diberikan file lampirannya jika ada… sulit untuk mendapatkannya di internet… terima kasih atas perhatiannya..

    salam,
    Ardi

  4. malam pak…
    saya kemaren di kantor pertanahan katanya ada aturan baru mengenai pelaksanaan teknis yang melibatkan surveyor kadastral atau berlisensi yang sebelumnya mendasar kepada pp no 2 tahun 1998, mohon di informasikan jika ada.
    thank pak dan salam kenal

  5. pak apakah benar ada peraturan baru dari Badan Pertanahan Negara di tahun 2011 mengenai peraturan split sempurna sertifikat ? Mohon Bantuannya.. terimakasih

  6. I Made Sumadra berkata:

    Pak penerbitan ijin lokasi mengacu ke Permenag 2/99, mohon bantuannya dasar hukum penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah…agar jelas kelanjutan dari PTP ijin perubahan penggunaan tanah…..mohon bantuan filenya Pak…..

  7. Sehubungan dengan rencana pembangunan yang dilaksankan oleh pemda, maka SKPD mengajukan PTP untuk Penetapan lokasi, namun dari pihak bappeda minta ada ijin lokasi dan ijin prinsip. kalau pembanguan ini untuk kepentingan pemda sementara bappeda dibawah naungan pemda yang benar bagaimana ya pak, apakah benar kita harus mengajukan ijin lokasi dan ijin prinsip mohon penjelasan ?

  8. Andy berkata:

    Merupakan Pusat Informasi tentang pertanahan..
    Mhn tanya rumus utk PNBP utk biaya redmi rek teknis utk ijin lokasi Dan rumud sertifkssi HGB dan prosesnys Tks.AndyPusat

Terimakasih telah memberikan komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s