Penyelesaian Sengketa Pertanahan…

Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Kategori: Umum (4967 kali dibaca)
RINGKASAN

Masalah pertanahan di negeri kita telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan Instansi Badan Pertanahan Nasional. Penyelesaian cara mediasi tidak selamanya memberikan penyelesaian yang memuaskan dan memberi penyelesaian yang tuntas, sementara perkara yang masuk ke Pengadilan sudah kian menumpuk, sehingga perlu dipikirkan untuk membentuk Pengadilan Pertanahan yang dapat memberikan penyelesaian kasus-kasus pertanahan secara cepat dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Persoalan sengketa pertanahan dalam masyarakat dalam masa akhir-akhir ini terlihat kian cenderung meningkat. Akumulasi perkara pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung diperkirakan berkisar antara 65% hingga 70% setiap tahun, belum terhitung yang selesai ketika diputus pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding. Sebagian besar kasus-kasus tersebut berasal dari lingkungan peradilan Umum. Di samping itu ada juga perkara-perkara tanah yang masuk dalam lingkungan peradilan Agama (seperti misalnya sengketa tanah warisan dan tanah wakaf) dan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (seperti misalnya tuntutan pembatalan sertifikat tanah).

Munculnya sengketa pertanahan dimaksud antara lain karena tanah terutama di daerah perkotaan sudah kembali menjadi “komoditas” primadona. Dalam kurun waktu sepuluh tahun saja harga tanah di suatu tempat telah naik berlipat ganda sekitar 200% hingga 500%. Kegiatan pembangunan yang berlangsung di sekitar tanah-tanah yang bersengketa turut memicu peningkatan nilai tanah sehingga harganya menjadi melangit dan menjadikan tanah sebagai sumber sengketa spekulasi tanah (land speculation) juga merupakan pemicu yang tidak kalah pentingnya bagi terjadinya berbagai sengketa pertanahan di samping alasan pokok semakin tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan luas tanah yang tersedia.

Dalam suatu sengketa tanah tidak selamanya berpangkal dari tuntutan warga masyarakat yang tanahnya dicaplok oleh orang lain yang tidak berhak, tetapi tidak jarang terjadi tuntutan mereka yang merasa berhak dan orang-orang yang berspekulasi menuntut tanah orang lain yang ingin dikuasainya karena mereka mengetahui “si pemilik” tidak punya bukti yang kuat terhadap tanahnya. Selain itu juga tidak jarang terjadi sengketa tanah yang justru berpangkal pada tidak adanya jaminan kepastian hukum dari alat bukti yang dipunyai oleh pemilik tanah termasuk sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berupa sertifikat.

Sengketa tanah juga banyak terjadi berkenaan dengan berbagai “transaksi tanah” yang dimunculkan dalam berbagai model transaksi bisnis yang dapat memungkinkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan tanah dari satu tangan ke tangan yang lain tanpa disadari atau sepengetahuan dari mereka yang sebenarnya berhak atas tanah yang bersangkutan. Pemilikan dan penguasaan tanah terasa masih belum mendapatkan jaminan yang kuat dari perangkat hukum yang berlaku. Selain itu ada pula sengketa pertanahan di mana pemilik tanah atau mereka yang menguasai tanah berhadapan dengan instansi pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah. Dari sisi lain kita juga dapat membedakan antara sengketa tanah yang bersifat perorangan dan sengketa tanah yang bersifat struktural.

Berbagai penyelesaian sengketa pertanahan cukup banyak ditawarkan baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi tetapi dalam banyak hal hasilnya terasa kurang memuaskan. Penyelesaian secara mediasi baik yang bersifat tradisional ataupun melalui berbagai Lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bersifat modern walaupun untuk satu dua kasus tertentu dapat diselesaikan dengan baik, tetapi dalam kebanyakan hal tidak memberikan penyelesaian yang memuaskan dan bersifat tuntas.

Bahkan penyelesaian melalui pengadilan pun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak memuaskan. Tidak sedikit mereka yang telah menduduki tanah selama bertahun-tahun ditolak gugatannya untuk mempertahankan hak atau mendapatkan hak karena adanya pihak lain yang menguasai tanah yang bersangkutan. Atau sebaliknya gugatan seseorang terhadap penguasaan tanah tertentu dikabulkan pengadilan walaupun bagi pihak yang menguasai tanah tidak cukup kuat atau gugatan kurang beralasan.

Dalam banyak perkara yang masuk ke Pengadilan yang sering dirasakan tidak memuaskan adalah karena banyak Pengadilan yang memutus dengan menyatakan gugatan tidak dapat dterima atau “niet van ontvankelijke verklaard” yang lazim dikenal dengan sebutan “NO” oleh karena penggugat mengajukan gugatan tidak sempurna berkenaan dengan letak dan ukuran tanah dan batas-batas tanah yang digugat masih kabur atau tidak jelas. Gugatan juga dinyatakan tidak dapat diterima adalah apabila penggugat hanya menggugat mereka yang menguasai tanah saja sedangkan jelas dan diketahui bahwa tergugat mendapatkan tanah dari orang tertentu sedangkan orang tersebut tidak digugat dalam perkara yang bersangkutan.

Upaya hukum terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah melalui gugat kembali. Tetapi terkadang pihak penggugat tidak berkenan menempuh upaya hukum tersebut tetapi menempuh upaya banding, kasasi dan atau peninjauan kembali terutama bilamana mereka berkeyakinan bahwa gugatannya sudah cukup jelas dan cukup pihak. Langkah menempuh upaya hukum tersebut adakalanya juga berhasil di mana Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan banding atau Mahkamah Agung selaku Pengadilan kasasi membatalkan putusan judex facti tersebut tetapi juga tidak sedikit Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO). Akibatnya banyak perkara pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak pernah selesai, penyelesaian perkara pertanahan menjadi berlarut-larut selama puluhan tahun.

Selain itu dalam perkara pertanahan seorang penggugat secara mujur selalu “dimenangkan” gugatannya dikabulkan. Permohonan banding dan kasasi dari tergugat ditolak. Namun dia mengalami kesulitan ketika memohon eksekusi terhadap putusan yang berisi kemenangannya tersebut karena situasi untuk eksekusi tidak mungkin dilaksanakan karena di atas tanah yang akan dieksekusi terdapat banyak orang yang menduduki termasuk mereka yang tidak digugat. Ketika dimohon eksekusi pengadilan menyatakan putusan yang memenangkan penggugat tidak dapat dieksekusi (non excutable) sehingga penggugat hanya mendapat kemenangan di atas kertas (dalam putusan) tetapi tidak dapat menguasai tanah yang digugatnya.

Putusan yang tidak dapat dieksekusi (non excutable) dapat juga terjadi karena terkait proses, misalnya seorang penggugat yang gugatannya ditolak sejak dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi. Namun dia mendapatkan “bukti baru” sehingga dia mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kasasi. Akan tetapi karena putusan kasasi adalah putusan terakhir yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka pihak Tergugat mengajukan permohonan pembatalan sertifikat yang ada di tangan penggugat dengan alasan cacat hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dikabulkan oleh BPN sehingga timbul kesulitan karena putusan PN, PT, dan MA dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Gugatan penggugat tidak bisa dieksekusi. Akibatnya penggugat harus menggugat dari awal lagi dan karena ada pembatalan sertifikat oleh BPN maka ia juga harus menggugat BPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berkenaan dengan penerbitan sertifikat baru Tergugat. Walaupun PTUN dapat membatalkan sertifikat baru atas nama tergugat, PTUN tidak dapat memutuskan untuk menghidupkan kembali sertifikat penggugat yang dibatalkan oleh BPN sehingga perkara menjadi rumit.

Persoalan pokok yang cukup menimbulkan kerumitan dalam sengketa tanah adalah berkenaan dengan bukti hak berupa sertifikat. Dalam UUPA yang merupakan induk dari perundang-undangan pertanahan di Indonesia menetapkan dalam Pasal 19 bahwa salah satu kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, Penjelasan Umum UUPA juga menyebutkan bahwa pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan didahulukan penyelengaraannya di kota-kota untuk lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh Negara.

Semenjak penegasan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudan dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 masih terkesan pelaksanaan pendaftaran tanah berjalan lambat. Pada saat penggantian pertama yang mendasari pendaftaran tanah tersebut tercatat baru 13,5% dari tanah-tanah di Indonesia yang telah berhasil didaftarkan dan itu pun lebih banyak dilakukan di kawasan perkotaan.

Kemudian di bawah landasan baru pelaksanaan pendaftaran tanah lebih digiatkan melalui berbagai proyek seperti PRONA dan LARASATI terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari jumlah tanah-tanah yang terdaftar sehingga mencapai angka sekitar 10%. Dalam kondisi yang demikian adalah sangat wajar sekali bilamana kegiatan pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, pelaksanaan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah belum terwujud sepenuhnya dan mengundang timbulnya banyak sengketa.

Di samping itu sesuai dengan kondisi dan situasi pendaftaran tanah di Indonesia masih bertumpu pada sistem negatif walaupun ada kecenderungan ke arah sistem positif. Dalam sistem negatif alat bukti hak yang bernama sertifikat hanya merupakan bukti yang kuat bukan merupakan bukti yang mutlak. Seseorang yang namanya tercatat dalam sertifikat bukan secara mutlak menunjukkan bahwa ia adalah pemilik tanah yang bersangkutan. Hal ini karena sertifikat tersebut masih dapat dibatalkan bilamana ada pihak yang merasa lebih berhak atas tanah tersebut dengan alat bukti lain bahwa ia adalah pemilik tanah yang bersangkutan maka Pengadilan dapat membatalkan sertifikat tersebut.

Dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ditegaskan sebagai berikut:
(1) Sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Penerapan pasal ini dalam praktik sering menimbulkan permasalahan terutama yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dengan dalih gugatan telah daluwarsa bilamana seseorang telah mempunyai sertifikat hak atas tanah di atas jangka waktu 5 (lima) tahun, padahal ada persyaratan lain yang cukup menentukan yaitu “memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik” yang untuk pembuktiannya cukup sulit. Ketentuan ini hanya memberikan jaminan kepada pemegang hak atas tanah selaku pemegang sertifikat tidak dapat digugat oleh siapa pun yang merasa berhak atas tanah yang bersangkutan selama 5 (lima) tahun dan ia memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan dengan itikad baik.

Ketentuan ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada yang bersangkutan walaupun ia telah memegang sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan lebih dari 5 tahun tetapi terbukti ia memperoleh hak atas tanah tersebut tidak dengan cara itikad baik. Hal ini adalah sesuai dengan Penjelasan pasal tersebut (TLN No. 3696) yang menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada lain pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Persoalan lain yang sering menimbulkan permasalahan adalah berkenaan dengan transaksi jual beli tanah yang menurut undang-undang harus dilakukan di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi sejalan dengan apa yang diungkapkan di atas, banyak juga transaksi yang dilakukan tidak di muka PPAT tetapi dilakukan di muka Lurah atau Kepala Desa.

Dalam beberapa kasus pemilik tanah melakukan jual beli tanah dua kali. Pertama ia menjual tanah pada seseorang di muka Kepala Desa berdasarkan hukum adat. Kemudian ia membuat sertifikat hak milik atas tanah dan setelah mempunyai sertifikat ia menjual kembali tanahnya pada orang lain di muka PPAT. Pembeli pertama mengajukan gugatan bahwa ia adalah yang paling berhak atas tanah sengketa. Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya mengabulkan gugatan Penggugat bahwa jual beli yang dilakukan di muka Kepala Desa yang dilakukan secara kontan dan konkrit adalah sah dan mengikat. Dalam kondisi yang demikian seringkali timbul pandangan bahwa Mahkamah Agung mengabaikan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang digariskan dalam UUPA, namun dalam kasus seperti ini Mahkamah Agung lebih mengutamakan prinsip keadilan di atas kepastian hukum.

Masih banyak lagi kasus-kasus pertanahan yang muncul dalam masyarakat yang tidak tercakup dalam berbagai kasus yang diungkapkan di atas mengingat adanya berbagai kepentingan orang atas tanah mengingat tanah pada saat sekarang adalah merupakan sumber kehidupan yang penting bagi manusia. Termasuk juga kasus-kasus pertanahan yang bersifat pidana sebagaimana yang banyak didakwakan sebagai pelanggaran Pasal 385 KUHP yang harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana atau pemalsuan surat bukti hak baik yang digunakan pada waktu pembuatan sertifikat ataupun sebagai bukti untuk mengukuhkan kepemilikannya atas tanah yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa pertanahan tidak selamanya harus dilakukan melalui proses peradilan. Penyelesaian yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkadang cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa pertanahan. Penyelesaian demikian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyelesaian melalui mediasi tradisional.

Selain itu dikenal pula penyelesaian melalui kantor Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam rangka penyelesaian sengketa melalui cara ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nol. 01 Tahun 1999 tanggal 29 Januari 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan ini disebutkan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:
a. Keabsahan suatu hak
b. Pemberian hak atas tanah
c. Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya antara pihak yang berkepenitngan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa untuk menangani sengketa pertanahan yang disampaikan pada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dibentuk Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan dan Tim Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan yang diketuai oleh Direktur Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada unit kerja Deputi Bidang Hak-hak atas Tanah Badan Pertanahan Nasional dengan sejumlah anggota dan tugas dari Sekretariat dan Tim Kerja dimaksud.

Kemudian pada tanggal 31 Mei 2007 ditetapkan pula Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Petunjuk Teknis No. 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Ketentuan ini adalah merupakan penjabaran lebih jauh dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 yang menentukan dalam Pasal 345 bahwa salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Petunjuk teknis ini dibuat karena selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan/litigasi, di dalam sistem hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan/non litigasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dikatakan pula bahwa salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip win-win solution yang diharapkan memberikan penyelesaian secara memuaskan dan diterima semua pihak.

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi mediator yang ditunjuk oleh Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanah Nasional, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menangani proses mediasi. Sedangkan tujuan dari petunjuk teknis ini adalah terdapat keseragaman, kesatuan pemahaman dan ataupun standarisasi bagi mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi.

Dalam Juknis ini pengertian mediasi dirumuskan sebagai salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak di mana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Secara singkat mediasi ini dapat disebut sebagai “Mediasi Pertanahan” seperti Mediasi Perbankan, Mediasi Asuransi, Mediasi Peradilan dan lain sebagainya.

Dalam Petunjuk Teknis ini disebutkan Mediator adalah orang/Pejabat yang ditunjuk jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada bagian lain disebutkan bahwa mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas/surat perintah dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ada tiga tipe Mediator yang disebutkan dalam petunjuk teknis ini yaitu:
a. Mediator Jaring Sosial (Social Network Mediator)
- Tokoh-tokoh masyarakat/informal misalnya: ulama atau tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan lain-lain
- Biasanya mempunyai pengaruh besar dalam masyarakat
- Penyelesaian sengketa didasari nilai-nilai sosial yang berlaku, nilai keagamaan/religi, adat kebiasaan sopan santun, moral dan sebagainya
b. Mediator sebagai Pejabat yang berwenang (Authoritative Mediator)
- Tokoh formal misalnya pejabat-pejabat yang mempunyai kompetensi di bidang sengketa yang ditangani
- Disyaratkan orang yang mempunyai pengetahuan dengan sengketa yang ditangani
c. Mediator Independen (Independent Mediator)
- Mediator profesional, orang yang berprofesi sebagai mediator, mempunyai legitimasi untuk melakukan negosiasi-negosiasi dalam mediasi
- Konsultan hukum, pengacara arbiter.
Disebutkan dalam petunjuk ini Mediator yang melakukan mediasi adalah termasuk tipe Authoritative Mediator.

Hasil akhir dari Mediasi Pertanahan adalah keputusan Penyelesaian sengketa yang merupakan kesepakatan para pihak yang bersangkutan. Kesepakatan tersebut pada pokoknya berisi opsi yang diterima, hal dan kewajiban para pihak. Dengan kesepakatan tersebut secara substansi mediasi telah selesai, sementara tindak lanjut pelaksanaannya menjadi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara. Setiap kegiatan mediasi hendaknya dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Formalisasi kesepakatan secara tertulis dengan menggunakan format perjanjian. Agar mempunyai kekuatan mengikat berita acara tersebut ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Mediasi pertanahan sebagaimana tersebut di atas tidak melibatkan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Sengketa pertanahan yang muncul dalam masyarakat tidak selamanya dapat diselesaikan melalui mediasi bahkan sebagaimana diungkapkan di awal tulisan cukup banyak perkara pertanahan yang masuk ke Pengadilan dibandingkan dengan perkara-perkara lain khususnya dalam lingkungan peradilan umum, karena itu upaya membenahi pranata peradilan untuk menangani kasus-kasus pertanahan secara tuntas.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa sengketa pertanahan yang masuk ke Pengadilan pada umumnya adalah dalam lingkungan peradilan umum, baik dalam perkara perdata maupun pidana. Selain itu ada pula perkara pertanahan yang masuk dalam lingkungan peradilan agama terutama berkenaan dengan kedudukan tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan, pewarisan tanah dan sengketa tanah wakaf. Ada pula sengketa pertanahan yang masuk dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara terutama berkenaan dengan pembatalan sertifikat sebagai produk badan Tata Usaha Negara.

Adanya beragam kasus sengketa pertanahan yang ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berbeda-beda dalam praktik tidak jarang menimbulkan persinggungan sengketa kewenangan mengadili antara badan peradilan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan undang-undang. Mensikapi kenyataan yang demikian dan banyaknya perkara pertanahan yang masuk ke Pengadilan, ada keinginan untuk membentuk apa yang dinamakan “Peradilan Pertanahan” di samping Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Peradilan Niaga, Peradilan Hubungan Industrial, Peradilan Pajak, Peradilan Perikanan, Peradilan HAM dan lain sebagainya.

Keinginan untuk membentuk peradilan khusus tentang pertanahan pernah muncul dalam rancangan undang-undang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria. Keinginan membentuk suatu peradilan pertanahan ini ditandai dengan adanya pandangan yang bersifat pro dan kontra dan adanya perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar bilamana mereka yang berbeda pendapat melihat masalahnya dari sudut pandang yang berbeda.
Kehadiran suatu lembaga peradilan khusus untuk menangani perkara-perkara pertanahan yang masuk ke lingkungan peradilan memang dianggap sebagai suatu hal yang mendesak, Hal ini mengingat banyaknya peradilan yang berbeda, penyelesaian yang selama ini banyak yang belum tuntas, penyelesaian yang lambat, dan lain sebagainya. Peradilan pertanahan sebagaimana dimaksud di atas memang harus berbeda dengan Pengadilan Landreform yang pernah muncul pada tahun 60-an yang pada akhirnya harus dibubarkan karena kurang serasi dengan prinsip-prinsip peradilan yang diakui dalam konstitusi dan ketentuan-ketentuan pokok kehakiman.
Peradilan pertanahan sebagaimana dimaksud di atas dapat mencontoh bentuk Peradilan Hubungan Industrial yaitu setelah perkara diperiksa dan diputus pada tingkat pertama langsung diajukan kasasi Ke Mahkamah Agung. Untuk mengisi tenaga hakim dapat ditetapkan hakim karier dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama yang menguasai dan memahami ketentuan hukum pertanahan yang berlaku untuk menjadi ketua majelis sesuai dengan sifat dan perkara yang bersangkutan. Selain itu dapat diangkat para pakar/ahli hukum pertanahan untuk menjadi hakim non karir seusai dengan kebutuhan yang diperlukan. Pada tingkat Mahkamah Agung perkara-perkara pertanahan dapat ditangani oleh Ketua Muda Bidang Pertanahan yang meliputi perkara perdata pertanahan, perkara pidana pertanahan dan perkara tata usaha pertanahan, kepentingan untuk membentuk pengadilan pertanahan ini pada saat sekarang sudah cukup mendesak untuk dipikirkan bersama untuk dibentuk melengkapi badan-badan peradilan yang ada.
*) Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengajar pada beberapa program Pascasarjana (S2/S3) di Indonesia

About these ads

Terimakasih telah memberikan komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s