Laporan Orientasi di Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI (CPNS 2009)

oleh KELOMPOK 22

  1. Iswan B. Padu, S.H. 198211092009121004
  2. Suhendra, S.H. 198610152009121007
  3. Vito Haga Mursa, S.T. 198607302009121006
  4. Westi Utami, S.Si. 198307162009122003
  5. Magfirah Angraini, S.E. 198409282009122003
  6. Sarman P.Sagala, S.E. 198601172009121001
  7. Wike Yuningsih, S.P. 198503232009122002
  8. Fitrianti Pratiwi, S.Kom. 198610302009122004
  9. Tri Andriyanto, S.T. 198307142009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam UU No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

RPJM merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan nacional selama lima tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan nasonal yang dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga untuk mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Kepemerintahan Republik Indonesia saat ini mempunyai 11 Program Prioritas Nasional, meliputi:

  1. Reformasi Birokrasi
  2. Pendidikan
  3. Kesehatan
  4. Penanggulangan Kemiskinan
  5. Ketahanan Pangan
  6. Infrastruktur
  7. Iklim Investasi dan Usaha
  8. Energi
  9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik

11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi

BPN sebagai lembaga pemerintahan yang mengatur pertanahan baik secara nasional, regional maupun sektoral mempunyai peran serta penting dalam mewujudkan program prioritas nasional dalam hal:

  1. Penanggulangan kemiskinan,
  2. Ketahanan Pangan
  3. Infrastruktur
  4. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
  5. Energi
  6. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

Dalam menyusun perencanaan Rencana Strategis, BPN harus mengacu pada 6 program prioritas nasional tersebut. Dalam penyusunan renstra BPN harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Agar perencanaan dapat tersusun dengan baik, dalam struktur organisasi BPN RI dibentuk Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri BPN RI mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Kerjasama luar negeri dibutuhkan untuk memberikan dukungan dan memperkuat kelembagaan, sehingga dapat dilakukan percepatan-percepatan pada program kerja BPN. Kerjasama luar negeri yang dilakukan menyangkut peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dan dalam hal pendanaan.

  1. B. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan orientasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada para CPNS mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional R.I, khususnya pada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut secara menyeluruh dan utuh.

Secara umum, tujuan kegiatan orientasi ini agar Calon Pegawai Negeri Sipil mampu untuk:

  1. Memahami arah dari Rencana Strategis BPN RI, dan berkontribusi nyata untuk turut mensukseskannya.
  2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  3. Memahami Tata Cara Kerja di setiap satuan kerja, dan mampu melaksanakannya.
  4. Memahami peraturan-peraturan di bidang pertanahan.
  5. Mampu bersosialisasi di lingkungan kerja dangan memperhatikan aspek tata krama dan etika.
  1. C. Waktu Pelaksanaan

Orientasi Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kelompok 22 pada Pusat Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan mulai tanggal 16 s.d. 27 Agustus 2010, dimana alokasi waktu untuk pelaksanaan orientasinya adalah 2 minggu (10 hari kerja efektif).

BAB II

PELAKSANAAN ORIENTASI

  1. A. Profil Unit Kerja

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi kerjasama luar negeri, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyusunan rencana terpadu yang meliputi kegiatan, infrastruktur, sumber daya manusia pertanahan dan penganggaran dalam jangka pendek, menengah dan panjang secara nasional, regional dan sektoral;
  2. Penyusunan perencanaan kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja di lingkungan BPN;
  3. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerjasama luar negeri;
  4. Inventarisasi data dan informasi guna penyusunan rencana;
  5. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :

  1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
  2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah;
  3. Bagian Kerjasama Luar Negeri
  4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.


  1. B. Peraturan dan Pedoman Kerja

Peraturan dan Undang-undang yang menjadi pedoman kerja Biro Perencanaan Dan Kerjasama LuarNegeri antara lain sebagai berikut :

  1. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA)
  2. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  3. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
  4. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
  5. PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Renja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
  6. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
  7. PP No. 13 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
  8. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Operasional Pelaksanaan Pemerintahan (SPOPP)
  9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2006
  10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2006
  1. C. Tugas dan Fungsi

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :

  1. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat;
  2. Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah;
  3. Bagian Kerjasama Luar Negeri;
  4. Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

(1)

(2)

(3)

(4) 1. Tugas Pokok dan fungsi Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan dan penganggaran infrastruktur dan sumber daya manusia di lingkungan BPN Pusat.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana program, infrastuktur dan sumber daya manusia.
  2. Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran.

Secara umum uraian tugas Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat adalah sebagai berikut:

a.   Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaransatuan kerja;

b.   Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.  Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkanbahan-bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencanakegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja terkait;

e.   Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja terkait;

f.    Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja ;

g.   Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

h.   Melaksanakan penyiapan bahan/data dilingkungan satuan kerja terkait dalam hal:

  • Penyusunan harga satuan biaya khusus dan harga satuan umum lainnya;
  • Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan menginformasikannya sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
  • Penyiapan bahan nota keuangan;
  • Penyusunan RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) mulai dari pagu indikatif, pagu sementara sampai pagu definitif sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan;
  • Penyusunan rencana dan anggaran;
  • Pembahasan intern RKAKL sesuai dengan satuan kerja yang bersangkutan dan melakukan pembahasan RKAKL dengan Departemen Keuangan (DJA);
  • Penelaahan SRAA (Satuan Rincian Alokasi Anggaran) untuk proses penerbitan DIPA;
  • Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis);
  • Usulan revisi;
  • Rapat dengar pendapat pembahasan anggaran dengan DPR;
  • Penetapan kinerja dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;
  • Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
  • Koordinasi penyusunan rencana infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang pertanahan;
  • Penilaian, sinkronisasi, penelaahan, pembahasan usulan revisi perencanaan dan anggaran antara Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran dan satuan kerja pengusul serta unit kerja terkait;

i.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja terkait ;

  1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan secara khusus yang membedakan uraian tugas adalah satuan kerja terkait yang menjadi tanggung jawab pada setiap subbagian.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Pusat terdiri dari :

a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Satuan Kerja Sekretaris Utama, Inspektorat Utama Dan Unit Pelaksana Teknis.

b) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, insfrastuktur dan sumber daya manusia, menyusun rencana kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi II, Deputi III, Deputi IV dan Deputi V.

c) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, insfrastuktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan-satuan kerja Deputi I, Pusat Data dan Informasi, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat, Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Latihan.

(5) 2. Tugas Pokok dan fungsi Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah.

Tugas Pokok dan fungsi Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah mempunyai tugas menyusun rencana program, kegiatan dan penganggaran infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah menyenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana Program, infrastuktur dan sumber daya manusia.
  2. Penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran.

Secara umum uraian tugas Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah adalah sebagai berikut:

a.  Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

b.   Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.   Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

e.   Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

f.    Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

g.   Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

h.   Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan kegiatan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dan anggaran non-DIPA dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri;

i.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja sesuai wilayah kerjanya;

j.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sedangkan secara khusus yang membedakan uraian tugas adalah wilayah kerja terkait yang menjadi tanggung jawab pada setiap subbagian.

Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah terdiri dari :

a) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan bahan penyusunan rencana program, infrastruktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Satuan Kerja Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI. Yogyakarta, Bali NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur.

b) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastuktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

c) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III.

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, infrastuktur dan sumber daya manusia, penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran satuan kerja Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Jawa Timur, Jambi, Lampung dan Sulawesi Utara.

(6) 3.   Tugas Pokok dan fungsi Bagian Kerjasama Luar Negeri.

Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Bagian Kerjasama Luar Negeri menyenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  2. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  3. Penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional.

Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :

a) Subbagian Kerjasama Bilateral

Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Bilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

  1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-prtimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama bilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama Bilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri(PHLN);
  6. Menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan Kerjasama Bilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN Bilateral;
  8. Menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji merumuskan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama luar negeri Bilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  9. Menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  10. Menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama luar negeri bilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  11. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  12. Melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN bilateral;
  13. Melakukan koordinasi dengan komponen dan insansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  14. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  15. Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri bilateral;
  16. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama bilateral;
  17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Subbagian Kerjasama Multilateral

Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Multilateral berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

  1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Multilateral sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama multilateral yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman/Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN multilateral;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. Menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama multilateral serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. Menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN multilateral;
  12. Melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  13. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  14. Menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama multilateral serta mendukung pelaksanaannya;
  15. Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama luar negeri multilateral;
  16. Menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama multilateral;
  17. Menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral yang dibiayai oleh PHLN;
  18. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama multilateral;
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional

Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama Organisasi Internasional.

Uraian Tugas dari Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

  1. Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
  3. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Kerjasama Organisasi Internasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dapat dibiayai oleh pinjaman/hibah luar negeri;
  5. Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan yang dibiayai oleh Pinjaman Hibah Luar Negeri(PHLN);
  6. Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;
  7. Melaksanakan koordinasi dengan komponen teknis berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dan dapat dibiayai dengan PHLN organisasi internasional;
  8. Menyiapkan bahan penyusunan buku biru perencanaan (blue book);
  9. Menyiapkan bahan dalam rangka persiapan hubungan dan kerjasama organisasi internasional serta koordinasi penyusunan anggaran PHLN;
  10. Menyelenggarakan pengurusan persyaratan administrasi perjalanan dinas luar negeri dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama yang dapat dibiayai dari PHLN organisasi internasional;
  12. Melakukan koordinasi dengan komponen dan instansi terkait sehubungan dengan pengembangan sumber daya manusiai bidang pertanah melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  13. Mengumpulkan, menyiapkan dan menyusun rencana, program, kegiatan berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan melalui program kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  14. Menyiapkan bahan, meneliti, mengkaji rumusan kebijakan terhadap penyusunan rencana, program, kegiatan dan kerjasama organisasi internasional serta mendukung pelaksanaannya;
  15. Melaksanakan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan penyiapan penyusunan rencana, program, kegiatan dan  kerjasama organisasi internasional;
  16. Menyiapkan surat menyurat dalam rangka hubungan kerjasama organisasi internasional;
  17. Menyiapkan revisi bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional yang dibiayai oleh PHLN;
  18. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan hubungan kerjasama organisasi internasional;
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(7) 4.   Tugas Pokok dan fungsi Bagian Pemantauan dan Evaluasi.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
  2. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari :

a) Subbagian Pemantauan

Subbagian Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program kegiatan.

Uraian tugas Subbagian Pemantauan adalah sebagai berikut:

a.   Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

b.   Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.   Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Pemantauan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

e.   Mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

f.    Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

g.   Melakukan koordinasi dengan subbagian lain dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

h.   Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

i.    Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;

j.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan.

Uraian tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a.   Menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi tentang tindakan yang perlu diambil dalam menyiapkan bahan penyusunan di bidang pemantauan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

b.   Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

c.   Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring pelaksanaannya;

d.   Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

e. mengumpulkan, menghimpun dan mensistimatisasikan/mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

f.    Melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

g.   Mengkompilasi seluruh LAKIP dilingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI);

h.   Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi;

i.    Melakukan koordinasi dengan subbagian lain dilingkungan Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka menyiapkan bahan untuk penyusunan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan;

j.    Melakukan hubungan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya dengan unit kerja terkait;

k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan dalam menyiapkan bahan penyusunan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Badan Pertanahan Nasional di Pusat dan Daerah;

l.    Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

  1. D. Identifikasi dan Analisis Masalah

Dalam perencanaan kegiatan dan anggaran BPN RI permasalahan yang dihadapi terkadang terbentur pada dana, di mana dana tersebut berasal dari dana APBN. Pendapatan dana APBN berasal dari Rupiah Murni, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pendapatan/ Hibah Luar Negeri (PHLN). Untuk pendapatan yang berasal dari rupiah murni sangat tergantung pada tingkat pendapatan Nasional Bruto, pendapatan tersebut dipengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia. Pendapatan Negara yang naik turun tersebut berdampak pada jumlah alokasi anggaran yang diberikan untuk BPN. Seperti misalnya pada tahun 1997 dimana kondisi perekonomian Indonesia sedang terpuruk mengalami krisis ekonomi mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran untuk BPN sebesar 10 %.

Perencanaan program dan anggaran meliputi berbagai unsur antara lain Standar Biaya Umum (SBU), Standar Biaya Khusus (SBK), Pagu sementara, PMK no 1 tahun 2007 tentang  Bagan Akun standar, dan petunjuk penyusunan RKA-KL. Selain itu dalam penyusunan anggaran harus dilengkapi dengan RAB, TOR, dan Data pendukung lainnya. Apabila Salah satu diantara prosedur tersebut tidak dipenuhi maka anggaran tidak dapat dicairkan. Hal tersebut mungkin bisa terjadi karena kekurangtelitian dari berbagai pihak.

Dalam penyusunan anggaran, baik anggaran kebutuhan rumah tangga, anggaran operasional maupun anggaran kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Seperti alokasi anggaran untuk biaya listrik, mungkin hal ini sepele namun dampaknya bisa berpengaruh terhadap alokasi anggaran lainnya.

Dalam biro perencanaan dan kerjasama luar negeri terdapat subagian monitoring dan evaluasi yang mempunyai tugas dalam hal pegawasan pelaksananaan anggaran dan kegiatan di BPN. Kondisi yang terjadi terkadang realisasi anggaran tidak digunakan secara optimal, hal tersebut mengakibatkan dana anggaran tidak terserap seluruhnya sehingga program kegiatan tidak terlaksana secara efektif. Monitoring dan evaluasi dapat juga dijadikan acuan untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun selanjutnya. Dengan kondisi tersebut dapat juga mengakibatkan alokasi anggaran tahun berikutnya terbatas karena terkena imbas penyerapan anggaran tahun lalu

.

BAB III.

PENUTUPAN

  1. A. Kesimpulan
    1. System perencanaan pembangunan Nasional meliputi; RPJP, RPJM, dan RKP.
    2. RPJM merupakan penjabaran visi, misis, dan program presiden terpilih memuat sarana dan strategi pembangunan nasional Selma 5 tahun.
    3. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Kementrian/Lembaga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJM 2010-2014.
    4. Kementrian/Lembaga bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden.
    5. Kerjasama luar negri dalam Lembaga BPN-RI dibutuhkan untuk memberikan dukungan dalam hal peningkatan kualitas SDM dan dalam hal pendanaan.
    6. B. Saran
      1. Dalam penyusunan Renstra-KL dibutuhkan ketelitian, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menguasai isu-isu strategis yang akan dihadapai dalam jangka pelaksanaan Renstra-KL.
      2. Unsur-unsur seperti SBU, SBK, GBS, RAB, TOR dan data pendukung lainnya hendaknya dipersiapkan secara optimal sehingga anggaran dapat dicairkan.
      3. Dalam menyusun anggaran hendaknya disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada dan tarif yang relefan.
      4. Monitoring dan evaluasi sangat diperlukan sebagai control pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Tugas tersebut hendaknya dilaksanakan secara maksimal.
About these ads

Terimakasih telah memberikan komentar :

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s